TEORI KONSUMSI ISLAM

KONSUMSI
TEORI KONSUMSI ISLAM

Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi ke-maslahat-an hidupnya.

Seluruh aturan Islam mengenai aktivitas konsumsi di atas terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Jika manusia dapat melakukan aktivitas konsumsi sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah, maka ia akan menjalankan konsumsi yang jauh dari sifat hina.

Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah ini akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya. Sehubungan dengan hal itu, maka makalah ini disusun untuk memberikan batas-batas ketentuan dalam konsumsi yang dilakukan oleh seorang muslim.

TEORI KONSUMSI ISLAM

A. Fungsi Kesejahteraan, Maximizer dan Utilitas oleh Imam Al-Ghazali.

Menurut imam Al-Ghazali, kesejahteraan (maslahah) dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar: (1) agama (al-dien); (2) hidup atau jiwa (nafis); (3) keluarga atau keturunan (nasl); (4) harta atau kekayaan (maal) dan (5) intelek atau akal (aql). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, “kebaikan duniaini dan akhirat (maslahah al-din wa al-dunya) merupakan tujuan utamanya.”[1]

Ia mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartit meliputi kebutuhan (daruriat); kesenangan atau kemenangan (hajaat); dan kemewahan (tahsinaat). Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkatan pertama, yaitu kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan perumahan.

Namun demikian Ghazali menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar demikian cenderung fleksibel mengikuti waktu dan tempat dan dapat mencakup bahkan kebutuhan-kebutuhan sosiopsikologis. Kelompok kebutuhan kedua “terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima fondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan kesukaran dan rintangan dalam hidup,” kelompok ketiga “mencakup kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekadar kenyamanan saja; meliputi hal-hal yang melengkapi, menerangi atau menmghiasi hidup.”

Selanjutnya, ia mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi: (1) mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan; (2) mensejahterakan keluarga; (3) membantu orang lain yang membutuhkan.[2]

B. Ketentuan Islam dalam Konsumsi

Islam tidak mengakui kegemaran materialistid semata-mata dan pola konsumsi modern. Islam berusaha mengurangi kebutuhan material manusia yang luar biasa sekarang ini. Untuk menghasilkan energi manusia akan selalu mengejar cita-cita spiritualnya. Menurut Mannan bahwa perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip, yaitu:

1. Prinsip Keadilan

2. Prinsip Kebersihan

3. Prinsip Kesederhanaan

4. Prinsip Kemurahan Hati

5. Prinsip Moralitas

Lebih lanjut, Mannan menjelaskan, bahwa aturan pertama mengenai konsumsi terdapat dalam ayat suci Al-Qur’an, yang artinya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi dan janganlah kamu langkah-langkahsyaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S Al-Baqarah ayat 168)

Syarat ini mengandung arti ganda, baik mengenai mencari rezeki secara halal dan yang dilarang menurut hukum. Syarat kedua tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an maupun As-Sunnah, yaitu: makanan harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Oleh karena itu tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua kedaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat.[3]

Prinsip ketiga yang mengatur perilaku manusia mengenai makan dan minuman adalah sikap tidak berlebihan yang berarti janganlah makan secara berlebihan.

Prinsip keempat adalah kemurahan hati; dengan berpegang dan mentaati syariat islam dan tidak ada bahaya maupun dosa ketika makan makanan dan minum minuman yang halal dan yang disediakan Allah karena kemurahannya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Allah dengan keimanan yang kuat dalam tuntunannya, dan perbuatan adil yang sesuai dengan itu, dengan menjamin persesuaian bagi semua perintah-Nya.

Prinsip kelima adalah prinsip mengenai konsumsi kondisi moralitas. Prinsip ini bukan hanya mengenai makanan dan minuman. Tujuan akhir dari makan dan minum adalah untuk meningkatkan kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Prinsip ini didasarkan pada kaidah Al-Qur’an , bahwa sementara orang mungkin merasakan sedikit kenikmatan atau keuntungan dengan minum-minuman keras dan makan makanan terlarang lainnya, tetapi hal itu dilarang karena adanya bahaya yang mungkin ditimbulkannya lebih besar daripada kenikmatan atau keuntungan yang mungkin diperolehnya. Firman Allah, yang artinya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.......” [4]

C. Perilaku Konsumen Muslim

a. Etika Konsumsi

Islam adalah agama yang sarat etika. Pembicaraan mengenai etika islam banyak dikemukakan ileh para ilmuwan. Naqfi mengelompokkan kedalam 4 aksioma pokok, yaitu: tauhid, keadilan, kebebasan berkehendak dan pertanggungjawaban. Dengan paparan sebagai berikut:

i. Tauhid (Unity/Kesatuan)

Karakteristik utama dan polok dalam islam adalah “tauhid” yang menurut Qardhawi dibagi menjadi dua kriteria, yaitu: rabbaniyyah gayah (tujuan) dan wijhah (sudut pandang). Kriteria yang pertama menujukkan maksud bahwa tujuan akhir dan sasaran islam adalah jauh kedepan, yaitu menjaga hubungan dwngan Allah secara baik dan mencapai ridha-Nya. Kriteeia kedua adalah rabbaniyyah masdar (sumber hukum) dan manhaj (sistem). Kriteria ini merupakan suatu sitem yang diterapkan untuk mencapai sasaran dan tujuan puncak (kriteria pertama) yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadits Rasul.

ii. Adil (Equilibrium/Keadilan)

Adil merupakan salah satu pokok etika islam. Keadilan adalah hak-hak nyata yang mempunyai realitas, artinya bahwa keadilan tidak dapat disamakan dengan keseimbangan. Karena keadilan berawal dari usaha memberikan hak kepada setiap individu (yang berhak menerima) sekaligus menjaga atau memelihara hak tersebut, sehingga penyataan yang mengatakan bahwa keadilan bersifat realitas adalah salah.

iii. Free Will (Kehendak Bebas)

Manusia merupakan makhluk yang berkehendak bebas, namun kebebasan ini tidaklah berarti bahwa manusia terlepad dari qadha dan qadar yang merupakan hukum sebab-akibat yang didasarkan pada pengetahuan dan kehendak Tuhan. Dengan kata lain bahwa qadha dan qada rmerupakan bagian dari kehendal bebas manusia.

iv. Amanah (Responsibility/Petanggungjawaban)

Etika dari kehendak babas adalah pertanggungjawaban. Dengan kata lain, setelah manusia melakukan perbuatan maka ia harud mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian prinsip tanggung jawab merupakan suatu hubungab logis dengan adanya prinsip kehendak bebas. Allah berfirman, yang artinya:

Barangsiapa mengerjakan mebaikan srberat dzarrah pun, niscaya akan melihat (balasan)-Nya.

v. Halal

Kehalalan merupakan salah satu batasan bagi manusia untuk memaksimalkan kegunaan. Dengan kata lain, kehalalan adalah salah satu kendala untuk memperoleh maksimalisasi kegunaan konsumsi dalam kerangka ekonomi islam. Kendala kehalan menganggap “buruk” komoditas-komoditas yang mempunyai nilai konsumsi nol dalam ekonomi islam. Dengan kata lain pemanfaatan barang (komoditas) secara bebas (memurut istilah ekonomi mikro neoklasik) tidak dapat dipenuhi. Jika ini terjadi, maka ruang komoditas twrsebut akan didefinisikan atau dikenajan (dubebani) biaya etik.

vi. Sederhana

Kesederhanaan merupakan salah satu etika konsumsi yang penting dalam ekonomi islam. Sederhans dalam konsumsi mempunyai arti jalan tengah dalam berkonsumsi. Diantara dua cara hidup yang “ekstrim” antara paham materealistis dan zuhud. Ajara al-Qur'an menegaskan bahwa dalam berkonsumsi manusia dianjurkan untuk tidak boros dan tidak kikir.[5]

b. Prioritas Konsumsi

Islam mengajarkan bahwa manusia selama hidupnya akan mengalami tahapan-tahapan dalam kehidupan. Secara umum tahapan kehidupandapat dikelompokkan menjadi duatahapan yaitu: dunia dan akhirat. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hali ini berarti pada saat seseorang melakukan konsumsi harus memiliki nilai dunia dan akhirat. Dengan demikian maka yang lebih diutamakan adlah konsumsi untuk dunia atau konsumsi untuk akhirat.

Secara sosiologis, manusia merupakan makluk yang memiliki aspek pribadi dan aspek sosial.aspek-aspek ini juga harus mendapatkan perhatian, sehingga dalam kehidupannya tidak terjadi ketimpangan baik secara pribadi maupun secara sosial. Dalam konteks alam kehidupan manusia, Djazuli mengatakan bahwa sebenarnya itu dapat diperinci menjadi dimensi waktu kehidupan manusia sebagai berikut :

1. Waktu hidup dalam kandungan [rahim] ibu, lebih kurang selama sembilan bulan sepuluh hari [t1]

2. Waktu dilahirkan sampai ajal menjelang. Usia manusia padanegara berkembang lebih kurang 50 tahun, sedangkan dalam negara maju, usia manusia berkisar74 tahun. Sehingga rata-rata usia manusia hidup di bumi lebih kurang 62 tahun [t2]

3. Waktu dialam kubur, sesusdah mati [t3]

4. Waktu di alam akhirat/ maksar [t4]

Kepastian waktu kehidupan [t3] dan [t4] tidak dapat diketahui, namun secara implisit disebutkan alam Al-Quran, yang artinya:

Mereka berbisik-bisik di antara mereka: “Kamu tidak berdiam (di dunia) nelainkan hanyalah sepuluh (hari).” Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan, ketika berkata orang yang paling lurus jalannya diantara mereka: ‘kamu tidak berdiam (di dunia) melainkan hanyalah sehari saja.”

Dengan demikian perjalan hidup manusia [t] berdasarkan pembagian di atas menjadi:

t = t1 + t2 + t3 +t4

Berdasarkan tahapan kehidupan tersebut dan konteks pribadi dan sosial manusia, maka seorang muslim dalam melakukan konsumsi akan selalu memperhatiakan ajaran Islam yang berkaitan dengan sapek-aspek pencapaian kebahagiaan dunia dan akhirat.dalam hubungan inilah, makasetiap sorang muslim akan selalu berhati-hati dalam melakukan konsumsi.

Meskipun barang-barang yang dikonsumsi adalah barang yang halal dan bersih dalam pandanganan Allah, akan tetapi konsumen muslim tidak melakukan permintaan terhadap barang yang ada dengan sama banyak (mengganggap semua barang sama penting) sehingga pendapatannya habis. Tetapi harus diingat bahwa manusia mempunyai kebutuhan jangka pendek (pendek) dan kebutuhan jangka panjang (akhirat) yang sangat penting dan harus dipenuhi.

Hubungannya dengan masalah ekonomi yang diukur lewat pendapatan seseorang, maka besar pendapatan yang dapat dan dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan hidup manusia harus seimbang (seimbang mengandung arti sama besar tetapi terpenuhinya kebutuhan yang sesuai dengan prioritasnya). Dengan demikian dapat digambarkan 9.1 berikut





Gambar tersebut menggunakan asumsi bahwa Y menunjukkan pendapatan yang dibelanjakan ke jalan Allah dan X merupakan pendapatan yang dibelanjakan untuk kebutuhan duniawi. Gambar tersebut juga menunjukkan bahwa permintaan terhadap barang dan jasa untuk kebutuhan duniawi harus memperlihatkan kebutuhan akhirat [cause of Allah] dan sebaliknya.

Lain halnya dengan pendekatan yang berlaku dalam ekonomi konvensional, permintaan konsumen tidak dapat dilakukan pada setiap titik pada garis anggaran [garis X2 dan Y2]. Hal ini disebabkan karena permintaan konsumen yang cenderung ke arah kebutuhan dumiawi [X] akan menyebabkan ia tidak dapat memenuhi kebutuhan akhirat [atau dapat memenuhi tetapi ebih kecil dari yang sebenarnya dapat dilakukan]. Hal ini sangat tidak efisien dalam pandangan Islam.

Sebaliknya jika permintaan konsumen cenderung mengarah kepada kebutuhan akhirat [Y] juga tidak diperkenankan karena kebutuhan-kebutuhan esensial manusia akan terabaikan, sehingga manusia tidak mempunya energi yang cukup untuk bekerja atau beribadah. Oleh karena itu konsumen muslim harus benar-benar mengetahui akan adanya pilihan-pilihan kebutuhan yang harus dipilih, agar kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting dapat terpenuhi lebih dahulu.

Jika sorang konsumen telah mampu melihat adanya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhinya, maka yang dilakukannya kemudian adalah mengetahui seberapa besar pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk masing-masing kebutuhannya itu. Islam tidak membatasi besar pendapatan yang harus dibelanjakan untuk kepentingan akhirat. Islam hanya memberikan dorongan untuk melakukan amal baik misalnya: melakukan sedekah, infak. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya :

Hai orang-orang yang beriman , kerjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa’at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.

Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa besar pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk akhirat tidak terbatas, semakin banyak semakin baik. Sedangkan untuk melakukan permintaan terhadap barang dan jasa untukkebutuhan duniaharus berpedoman pada prinsip “tidak boleh boros dan tidak pula kikir.” Sebagaimana Al-Quran mengatakan yang artinya:

Makanlah dan minumlah, namun janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Ini berarti permintaan harus dihentikan setelah kebutuhan dunia terpenuhi. Pengertian cukup disini adalah pada saat memperoleh masla-hah terbesar. Pengeluaran konsumsi [pembelanjaan] seorang muslim dalam pandangan Al-Quran biasanya menggunakan istilah infak. Pengeluaran infak diharapkan akan mendatangkan ridha dari Allah [maslahah;/ kepuasan/utility].

Dalam perkembangan pemikiran kata infak oleh para ahli tafsir diartikan secara berbeda antara satu dengan yang lain. Infak dalam Al-Qur’an ada yang mengartikan pengeluaran berupa zakat yang wajib, sedekah sunnah maupun nafkah atas keluarga. Namun, sebagian yang lain mengatakan bahwa infak adalah mencakup pengeluaran wajib maupun sunnah.

Sebagai mahluk pribadi dan sosial, maka manusia juga memiliki sasaran konsumsi. Sasaran konsumsi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Konsumsi untuk Diri sendiri dan Keluarga

Ajaran Islam mengenai konsumsi untuk diri sendiri dan keluarga diajarkan oleh rasulullah dalam haditsnya yang mengandung arti:

Dahulukanlah dirimu, maka bersedekahlah atas dirimu, jika ada sisanya, maka untuk keluargamu, jika masih ada sisa setelah untuk keluargamu, maka peruntukkanlah bagi kerabatmu yang lain; jika masih ada sisa lagi, maka demikian dan demikian. [HR. Nasa’i].

Konsumsi untuk diri sendiri meliputi kebutuhan-kebutuhan pokok dan kebutuhan fungsional. “Sungguh badan dan jasmanimu mempunyai hak yang wajib kamu konsumsi.” [HR. Bukhari]. Menurut Chapra[1999] barang atau jasa [konsumsi] dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: kebutuhan, kesenangan dan kelengkapan.

Kebutuhan meliputi keperluan pokok yaitu: sandang, pangan, dan papan. Kesenangan adalah dapat digunak untuk memenuhi kebutuhan atau mengurangi kesukaran seperti kendaraan. Kelengkapan merupakan kebutuhan sekunder yang mempunyai nilai tambah bagi seseorang.

Ketiga kategori produk konsumsi di atas merupakan kebutuhan dan tidak termasuk dalamkemewahan atau simbol-simbol status.artinya, segala sesuatu yang keluar dari kebutuhan tersebut merupakan bentuk pemborosan dan kehendak diri berlebihan yang sangat dilarang Islam.

2) Tabungan

Menabung adalah aktivitas mencadangkan sebagian pendapatan yang digunakan untukmemenuhi kebutuhan-kebutuhan penting dan mendadak di masa yang akan datang. Dalam hal ini Rasulullah mengingatkat “Tahanlah sebagian hartamu untuk masa depanmu; hal itu lebih baik bagimu.

Anjuran menabung sebagianpendapatan merupakan antisipasi “siklus tujuh tahunan” yang merupakan perimbanganantara masa kemakmuran dan kepribadian. Hal ini digambarkan dalam Al-quran yang artinya:

Yusuf berkata: “Supaya kamu bertahan tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tunai hendaklah kamu biarkan dibulinya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.”

Dalam hal menabung atau menyimpan uang ada tiga alternatif yang dapat dilakukan,yaitu:

a) Memegang kekayaan dalam bentuk uang kas (idle cash)

b) Memegang tabungan dalam bentuk aset tanpa berproduksi seperti deposito bank atau perhiasan atau dalam bentuk rumah

c) Menginvestasikan ke proyek atau usaha yang menguntungkan dan tidak dilarang dalam ajaran Islam

3) Investasi

Investasi dalam ekonomi konvensional sangat ditentukan oleh bunga dan spekulasi. Dua hal inilah yang menjadi faktor pembeda antara fungsi investasi dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Persoalan bunga dan spekulasi secara jelas dilarang dalam Islam. Selain dua hal tersebut, Islam juga melarang atau memberikan sanksi kepada pemegang aset yang tidak produktif. Sanksi tersebut sekurang-kurangnya terkena zakat.

 Sementara aset yang diinvestasikan tidak dikenakan zakat. Dengan demikian secara tegas menunjukkan bahwa ajaran Islam memberikan motivasi kepada umatnya untuk memilih investasi sebagai alternatif. Selanjutnya dalam ekonomi Islam tidak mengenal suku bunga. Dan demikian keputusan investasi tidak ditentukan oleh suku bunga. Ongkos opprtunitas dana untuk tujuan investasi ditentukan berdasarkan besarnya zakat yang dibayarkan atas dana tersebut.

4) Konsumsi [untuk] Sebagai Tanggung Jawab Sosial

Menurut ajaran Islam konsumsi yang ditujukan untuk/ sebagai tanggung jawab agama dan sosial adalah kewajiban mengeluarkan zakat. Hal ini delakukan untuk menjaga stabilitas dankeseimbangan ekonomi.

Kewajiban zakat secara tegas dinyatakan dalam Al-Quran yaitu: Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang yang mengurusnya, orang-orang yang dibujuk hatinya,untuk (memerdekakan) budak, untuk orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan; merupakan suatu ketentuan dari Allah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, berfirman yang artinya :

Sesungguhnys zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang yang miskin, pengurus zakat, para mu’alhaf yang dibujuk hatinya, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menurut Islam uang/ harta yang bertumpuk atau tidak diproduksikan akan sangat berbahaya bagi perekonomian. Penumpukan uang dapat menimbulkan akses yang tidak baik bagi kelangsungan perekonomian. Penumpukan uang (harta) akan mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat menyimpang, seperti: tamak, rakus, malas beramal(zakat, infak dan sedekah) dan semacamnya kalaupun yang demikian itu memberikan harta kepada orang lain tentu ia akan memungut bunga brang yang tinggi. Hal demikian termasuk eksploitasidan termasuk riba.

5) Zakat dan Konsumsi (sosial)

Sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, dua di anatara nilai instrumental ekonomi Islam adalah zakat dan jaminan sosial. Kajian fiqiyah telah banyak membahas tentang zakat dengan berbagai seluk beluknya. Namun secara praktek dan empirik nampaknya belum banyak yang membahasnya. Pada dasarnya zakat merupakan konsep jaminan sosial yang tidak sederhana.

Jaminan sosial atau takaful ijtima’iyah adalah suatu tuntutan dalam Islam yang ditujukan kepada seiap orang Islam yang yang mampu. Konsep ini berlaku dalam rangka tegaknya sistem Islam. Yaitu Islam tidak membiarkan umatnya menjadi umat yang miskin dan terlantar. Namun Islam berupaya mewujudkan bagi mereka kehidupan yang layak. Dalam pendapat ini Yusuf Qardhawi mengajukan konsep jaminan sosial untuk menyelesaikan masalah kemiskinan umat di antara konsepnya adalah: (i) memberi nafkah kepada dsanak kerabat (ii) kewajiban zakat (iii) permasalahan negara yang lain (iv) hak-hak lain di dalam hartadan (v) sedekah sunnah.

Sehubungan dengan lima konsep tersebut, utamanya konsep zakat dapat disimpulakan bahwa zakat diwajibkan pada setiap harta yang aktif atau siap dikembangkan yang sudah mencapai nisab dan sudah mencapai satu tahun serta bersih dari utang. Pada dasarnya zakat diharapkan dapat menjadikan sempitnya jurang pemisah antara si kaya dan miskin.

Islam mencintai kalau harta itu tidak hanya berkisar pada orang-orang kaya saja.untuk hal ini Islam menyarankan penyelesaiannya, sebagai berikut: Pertama, mengharuskan orang kaya untuk untuk tidak mengembangkan kekayaannya dengan cara-cara yang diharamkan seperti: riba, menimbun, menipu, memperdagangkan barang-barang terlarang dan sebagainya; Kedua, diwajibkannya zakat pada harta orang-orang kaya uintuk diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat dapt berfungsi untuk memperbanyak jumlah pemilikan dari orang fakir dan miskin. Dengan zakat Islam memberikan hak milik kepada orang miskin atau fakir yang mau bekerja, yaitu dengan memberikan dana atau modal untuk berproduksi. Pada akhirnya dapat diwujudkan keseimbangan ekonomi yang diakibatkan oleh perilaku investasi (produksi) di kalangan masyarakat.

  Kesimpulan

§ Imam Al-Ghazali mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi: (1) mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan; (2) mensejahterakan keluarga; (3) membantu orang lain yang membutuhkan.

§ Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang penting. Adapun prinsip konsumsi menurut Menurut Mannan bahwa perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip, yaitu:

1. Prinsip Keadilan

2. Prinsip Kebersihan

3. Prinsip Kesederhanaan

4. PrinsipKemurahan Hati

5. Prinsip Moralitas

§ Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dalam kerangka Islam perlu dibedakan dua tipe pengeluaran yang dilakukan oleh konsumen muslim yaitu pengeluaran untuk kebutuhan duniawi dan pengeluaran yang dikeluarkan semata-mata bermotif mencari akhirat.

[1] Adiwarwan A.Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 62

[2] Ibid hlm. 63

[3] Muhamad, EkonomiMikro Islam, (Yogyakarta: BPFE, 2016), hlm. 167-168

[4] Ibid hal. 169

[5] Ibid hlm. 170-174

DAFTAR PUSTAKA

Karim Adiwarman A. 2007. Ekonomi Mikro islami. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Muhamad. 2016.Ekonomi Mikro Islam. Yogyakarta: BPFE
Read More »

KONSEP KEBUTUHAN DALAM ISLAM

KONSEP KEBUTUHAN DALAM ISLAM
KONSEP KEBUTUHAN DALAM ISLAM 

Dalam praktek untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap orang, masyarakat melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini selanjutnya akan mendorong manusia untuk berusaha mencapai atau memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kegiatan perekonomian ini dilakukan oleh semua sektor dimulai dari sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan juga sektor masyarakat Luar Negeri.

Dalam kegiatan ekonomi terjadi aliran-aliran faktor-faktor produksi, pendapatan, barang-barang dan pengeluaran diantara sektor-sektor yang melakukan kegiatan ekonomi.

Pembahasan tentang kegiatan perekonomian inilah yang kemudian menjadi tema untuk melihat bagaimana pola perekonomian di suatu wilayah dapat berjalan.

Kebutuhan atau keinginan merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka menyejahterakan hidupnya. Kebutuhan mencerminkan adanya perasaan ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri manusia yang ingin dipuaskan.

Konsumsi merupakan kegiatan ekonomi yang penting. Produksi-konsumsi-distribusi merupakan tiga mata rantai yang terkait satu dengan lainnya. Kegiatan produksi ada karena yang mengkonsumsi, kegiatan konsumsi ada karena ada yang memproduksi dan kegiatan distribusi muncul karena ada gap antara konsumsi dan produksi. Dalam ekonomi konvensional, perilaku konsumsi dituntun oleh dua nilai dasar, yaitu rasionalisme dan utilitarianisme. Kedua nilai dasar ini kemudian membentuk suatu perilaku konsumsi yang bersifat individualis sehingga seringkali mengakibatkan keseimbangan dan keharmonisan sosial. Selanjutnya, bagaimana dengan perilaku konsumsi yang islami?

A. Konsep Islam tentang Kebutuhan

Kebutuhan adalah senilai dengan keinginan. Di mana keinginan ditentukan oleh konsep kepuasan. Dalam perspektif Islam kebutuhan ditentukan oleh konsep maslahah. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dari kerangka maqasid syari’ah (tujuan syari’ah). Tujuan syari’ah harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam. Tujuan syari’ah Islam adalah tercapainya kesejahteraan umat manusia (maslahah al-ibad). Oleh karena itu, semua barang dan jasa yang memiliki maslahah akan dikatakan menjadi kebutuhan manusia.

Teori ekonomi konvensional menjabarkan kepuasan (utility) seperti memiliki barang atau jasa untuk memuaskan keinginan manusia. Kepuasan (satisfaction) ditentukan secara subjektif. Tiap orang memiliki atau mencapai kepuasannya menurut ukuran atau kriterianya sendiri. Suatu aktivitas ekonomi untuk menghasilkan sesuatu adalah didorong karena adanya kegunaan dalam sesuatu itu. Jika sesuatu itu dapat memenuhi kebutuhan, maka manusia akan melakukan usaha untuk mengkonsumsi sesuatu itu.

Dalam konteks ini, konsep maslahah sangat tepat untuk diterapkan. Menurut Syatibi, maslahah adalah pemilikian atau kekuatan barang atau jasa yang mengandung elemen-elemen dasar dan tujuan kehidupan umat manusia di dunia (dan perolehan pahala untuk kehidupan akhirat).[1]

Syatibi membedakan maslahah menjadi tiga, yaitu: kebutuhan (daruriyah), pelengkap (hajiyah), dan perbaikan (tahsiniyah).

1. Daruriyah

Kebutuhan daruriyah ialah tingkat kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kebuthan daruriyah mencakup:

a. Agama (din)

b. Kehidupan (nafs)

c. Pendidikan (‘aql)

d. Keturunan (nasl), dan

e. Harta (mal)

Untuk memelihara lima pokok inilah syari’at Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok yang di atas. Allah SWT berfirman:



“Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (Al-Baqarah: 179)



Tujuan yang bersifat darury merupakan tujuan utama dalam pembinaan hukum yang mutlak harus dicapai. Oleh karena itu hukum syara’ dalam hal ini bersifat mutlak dan pasti, serta hukum syara’ yang berlatar belakang pemenuhan kebutuhan darury adalah “wajib” (menurut jumhur ulama) atau “fardhu” (menurut ulama Hanafiah). Sebaliknya, larangan Allah berkaitan dengan darury ini bersifat tegas dan mutlak.

Lima kebutuhan daruriyat (esensial) yang mencakup din, nafs, ‘aql, nasl, dan mal merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Bila satu jenis yang sengaja diabaikan, akan menimbulkan ketimpangan dalam hidup manusia. Manusia hanya dapat melangsungkan hidupnya dengan baik jika kelima macam kebutuhan itu terpenuhi dengan baik pula. Inilah kiranya bentuk keseimbangan kebutuhan hidup dan kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

2. Hajiyah

Kebutuhan hajiyah ialah kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan tersebut tidak terwujudkan, tidak akan mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syari’at Islam menghilangkan kesulitan itu. Adanya hukum rukhsah (keinginan) adalah sebagai contoh dari kepedulian Syari’at Islam terhadap kebutuhan ini.

3. Tahsiniyah

Kebutuhan tahsiniyah ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.

Lebih jauh Kallaf mengatakan “yang terpenting dari pokok itu adalah darury dan wajib dipelihara. Hajiyi boleh ditinggalkan apabila memeliharanya merusak hukum darury dan tahsiny boleh ditinggalkan apabila dalam menjaganya merusak hukum darury dan tahsiny.

Jadi semua barang dan jasa yang memiliki kekuatan untuk memenuhi lima elemen pokok (darury) telah dapat dikatakan memiliki maslahah bagi umat manusia.

Semua barang dan jasa yang memiliki kekuatan, atau kualitas untuk melindungi, menjaga dan memperbaiki, atau salah satu daripadanya terhadap lima elemen pokok, maka barang dan jasa tersebut memiliki maslahah. Seorang muslim secara agamis didorong untuk mencari dan memproduksi barang dan jasa yang memiliki maslahah, tergantung pada tingkat di mana barang atau jasa mampu mengenai elemen pokok tersebut.

B. Maslahah dan Utilitas

1. Maslahah

Dalam Al-Qur’an kata maslahah banyak disebut dengan istilah manfa’at atau manafi’ yang berarti kebaikan yang terkait dengan material, fisik, dan psikologis. Sehingga maslahah mengandung pengertian kemanfaatan duniawi dan akhirat.

Maslahah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia dimuka bumi ini (Khan dan Ghifari, 1992). Ada lima elemen dasar menurut beliau, yakni: Agama, kehidupan atau jiwa (al-nafs), properti atau harta benda (al-mal), keyakinan (al-din), intelektual (al-aql), dan keluarga atau keturunan (al-nasl).

Mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan atau keinginan adalah tujuan dari aktivitas ekonomi Islam, dan usaha pencapaian tujuan itu adalah salah satu kewajiban dalam beragama.[2]

2. Utility

Secara bahasa, utility berarti berguna (usefulness), membantu (helpness), atau menguntungkan (advantage). Dalam konteks ekonomi, utilitas diartikan sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang. Kegunaan ini bisa dirasakan sebagai rasa “tertolong” dari kesulitan karena mengkonsumsi suatu barang. Karena rasa inilah utilitas sering diartikan juga sebagai kepuasan yang dirasakan oleh seorang konsumen. Dengan demikian, kepuasan dan utilitas dianggap sama, meskipun sebenarnya kepuasan adalah akibat yang ditimbulkan oleh utilitas.[3]

3. Perbedaan Maslahah dan Utility

Ada beberapa perbedaan antara maslahah dan utility:

a. Konsep maslahah dikoneksikan dengan kebutuhan (need), sedangkan kepuasan (utility) dikoneksikan dengan keinginan (want).

b. Utility atau kepuasan bersifat individualis, maslahah tidak hanya bisa dirasakan oleh individu tetapi bisa dirasakan pula oleh orang lain atau sekelompok masyarakat.

c. Maslahah relatif lebih objektif karena didasarkan pada pertimbangan yang objektif (kriteria tentang halal atau baik) sehingga suatu benda ekonomi dapat diputuskan apakah memiliki maslahah atau tidak. Sementara utilitas mendasarkan pada kriteria yang lebih subjektif, karenanya dapat berbeda antara individu satu dengan lainnya.

d. Maslahah individu relatif konsisten dengan maslahah sosial. Sebaliknya, utilitas individu sering berseberangan dengan utilitas sosial. [4]

e. Jika maslahah dijadikan tujuan dari seluruh pelaku ekonomi (konsumen, produsen, dan distributor), maka semua aktivitas ekonomi masyarakat baik konsumsi, produksi, dan distribusi akan mencapai tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan. Hal ini berbeda dengan utility dalam ekonomi konvensional, konsumen mengukurnya dari kepuasan yang diperoleh konsumen dan keuntungan yang maksimal bagi produsen dan distributor, sehingga berbeda tujuan yang akan dicapainya.[5]

f. Dalam konteks perilaku konsumen, utility diartikan sebagai konsep sedangkan maslahah diartikan sebagai konsep pemetaan perilaku konsumen berdasarkan asas kebutuhan dan prioritas.

C. Konsep Pemilihan dalam Konsumsi

Pada dasarnya konsumsi dibangun atas dua hal yaitu, kebutuhan (hajat) dan kegunaan atau kepuasan (manfaat). Secara rasional, seseorang tidak akan pernah mengkonsumsi suatu barang manakala dia tidak membutuhkannya sekaligus mendapatkan manfaat darinya. Dalam prespektif ekonomi Islam, dua unsur ini mempunyai kaitan yang sangat erat (interdependensi) dengan konsumsi itu sendiri. Mengapa demikian?, ketika konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan, maka, sudah barang tentu motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktifitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri. Artinya, karakteristik dari kebutuhan dan manfaat secara tegas juga diatur dalam ekonomi Islam.

a) Kebutuhan (Hajat)

"manusia adalah makhluk yang tersusun dari berbagai unsur, baik ruh, akal, badan maupun hati. Unsur-unsur ini mempunyai keterkaitan antar satu dengan yang lain. Misalnya, kebutuhan manusia untuk makan, pada dasarnya bukanlah kebutuhan perut atau jasmani saja, namun, selain akan memberikan pengaruh terhadap kuatnya jasmani, makan juga berdampak pada unsur tubuh yang lain, misalnya, ruh, akal dan hati. Karena itu, Islam mensyaratkan setiap makanan yang kita makan hendaknya mempunyai manfaat bagi seluruh unsur tubuh”.

Ungkapan di atas hendaknya menjadi perhatian kita, bahwa tidak selamanya sesuatu yang kita konsumsi dapat memenuhi kebutuhan hakiki dari seluruh unsur tubuh. Maksud hakiki di sini adalah keterkaitan yang positif antara aktifitas konsumsi dengan aktifitas terstruktur dari unsur tubuh itu sendiri. Apabila konsumsi mengakibatkan terjadinya disfungsi bahkan kerusakan pada salah satu atau beberapa unsur tubuh, tentu itu bukanlah kebutuhan hakiki manusia. Karena itu, Islam secara tegas mengharamkan minum-minuman keras, memakan anjing, dan sebagainya dan seterusnya.

Selain itu, dalam kapasitasnya sebagai khalifah di muka bumi, manusia juga dibebani kewajiban membangun dan menjaganya, yaitu, sebuah aktifitas berkelanjutan dan terus berkembang yang menuntut pengembangan seluruh potensinya disertai keseimbangan penggunaan sumber daya yang ada. Artinya, Islam memandang penting pengembangan potensi manusia selama berada dalam batas penggunaan sumber daya secara wajar. Sehingga, kebutuhan dalam prespektif Islam adalah, keinginan manusia menggunakan sumber daya yang tersedia, guna mendorong pengembangan potensinya dengan tujuan membangun dan menjaga bumi dan isinya.

b) Kegunaan atau Kepuasan (manfaat)

Sebagaimana kebutuhan di atas, konsep manfaat ini juga tercetak bahkan menyatu dalam konsumsi itu sendiri. Para ekonom menyebutnya sebagai perasaan rela yang diterima oleh konsumen ketika mengkonsumsi suatu barang. Rela yang dimaksud di sini adalah kemampuan seorang konsumen untuk membelanjakan pendapatannya pada berbagai jenis barang dengan tingkat harga yang berbeda.

Ada dua konsep penting yang perlu digaris bawahi dari pengertian rela di atas, yaitu pendapatan dan harga. Kedua konsep ini saling mempunyai interdependensi antar satu dengan yang lain, mengingat kemampuan seseorang untuk membeli suatu barang sangat tergantung pada pemasukan yang dimilikinya. Kesesuaian di antara keduanya akan menciptakan kerelaan dan berpengaruh terhadap penciptaan prilaku konsumsi itu sendiri. Konsumen yang rasional selalu membelanjakan pendapatannya pada berbagai jenis barang dengan tingkat harga tertentu demi mencapai batas kerelaan tertinggi.

Sekarang bagaimanakah Islam memandang manfaat, apakah sama dengan terminologi yang dikemukakan oleh para ekonom pada umumnya ataukah berbeda? Beberapa ayat al-Qur’an mengisyaratkan bahwa manfaat adalah antonim dari bahaya dan terwujudnya kemaslahatan. Sedangkan dalam pengertian ekonominya, manfaat adalah nilai guna tertinggi pada sebuah barang yang dikonsumsi oleh seorang konsumen pada suatu waktu. Bahkan lebih dari itu, barang tersebut mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Jelas bahwa manfaat adalah terminologi Islam yang mencakup kemaslahatan, faedah dan tercegahnya bahaya. Manfaat bukan sekedar kenikmatan yang hanya bisa dirasakan oleh anggota tubuh semata, namun lebih dari itu, manfaat merupakan cermin dari terwujudnya kemaslahatan hakiki dan nilai guna maksimal yang tidak berpotensi mendatangkan dampak negatif di kemudian hari.

D. Pengalokasian Sumber untuk Kebutuhan

a. Sumber daya alam

Ada dua jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat diperbarui tidak akan habis selama masih bisa dikembangbiakkan. Contohnya tumbuhan dan hewan. Sementara itu, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui terbentuk melalui proses alam selama jutaan tahun sehingga tidak dapat diperbarui oleh manusia. Contohnya bahan tambang dan minyak bumi.

Semua kekayaan alam yang tersedia tersebut harus dimanfaatkan dan dikelola dengan baik sehingga memberi manfaat besar bagi kemakmuran rakyat. Misalnya tanah dapat dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan, lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perumahan. Cadangan mineral seperti emas dan besi digunakan sebagai bahan baku industri. Batu bara dan minyak bumi dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar.

Oleh karena sebagian sumber daya alam sifatnya tidak dapat diperbarui, harus dimanfaatkan secara hemat dan efisien. Jika tidak, bukan tidak mungkin akan terkuras dan akhirnya habis. Kelak, generasi selanjutnya tidak lagi bisa menikmati kekayaan alam tersebut.

b. Sumber daya modal

Sumber daya modal atau kapital memberi kontribusi bagi kegiatan produksi maupun pendukung sarana sosial dan ekonomi. Uang, mesin, peralatan industri, gedung, kendaraan, jalan raya, dan jembatan merupakan contoh modal. Modal ini digunakan untuk meningkatkan produksi dan pembangunan ekonomi.

Pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya modal tersebut harus dilakukan secara merata dan efisien. Selain itu, sumber daya modal juga harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Salah satu caranya dengan merawat agar tahan lama.

c. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam proses produksi dan pembangunan. Hal tersebut karena manusia itu sendiri adalah pelaksana utama dalam seluruh proses pembangunan maupun produksi. Dalam proses produksi ada dua unsur dari sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja dan kewirausahaan.

Sumber daya manusia memanfaatkan kekuatan fisik, keahlian, dan kepribadian manusia. Kekuatan fisik manusia tercermin dari kesehatan dan kemampuan fisiknya. Manusia yang sehat dan kuat tentu dapat bekerja dan belajar dengan baik. Selain fisik yang sehat dan kuat, keahlian yang dimiliki seseorang juga menentukan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, kepribadian ditentukan oleh sikap jujur dan keadilan seseorang. [6]

Kesimpulan

Kebutuhan adalah senilai dengan keinginan. Di mana keinginan ditentukan oleh konsep kepuasan. Dalam perspektif Islam kebutuhan ditentukan oleh konsep maslahah. Syatibi membedakan maslahah menjadi tiga, yaitu: kebutuhan (daruriyah), pelengkap (hajiyah), dan perbaikan (tahsiniyah).

Dalam Al-Qur’an kata maslahah banyak disebut dengan istilah manfa’at atau manafi’ yang berarti kebaikan yang terkait dengan material, fisik, dan psikologis. Sehingga maslahah mengandung pengertian kemanfaatan duniawi dan akhirat. Secara bahasa, utility berarti berguna (usefulness), membantu (helpness), atau menguntungkan (advantage). Dalam konteks ekonomi, utilitas diartikan sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang.

Pada dasarnya konsumsi dibangun atas dua hal yaitu, kebutuhan (hajat) dan kegunaan atau kepuasan (manfaat). Secara rasional, seseorang tidak akan pernah mengkonsumsi suatu barang manakala dia tidak membutuhkannya sekaligus mendapatkan manfaat darinya.

Pengalokasian sumber untuk kebutuhan:

a. Sumber daya alam

Ada dua jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat diperbarui tidak akan habis selama masih bisa dikembangbiakkan. Contohnya tumbuhan dan hewan. Sementara itu, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui terbentuk melalui proses alam selama jutaan tahun sehingga tidak dapat diperbarui oleh manusia. Contohnya bahan tambang dan minyak bumi.

b. Sumber daya modal

Sumber daya modal atau kapital memberi kontribusi bagi kegiatan produksi maupun pendukung sarana sosial dan ekonomi. Uang, mesin, peralatan industri, gedung, kendaraan, jalan raya, dan jembatan merupakan contoh modal. Modal ini digunakan untuk meningkatkan produksi dan pembangunan ekonomi.

c. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam proses produksi dan pembangunan. Hal tersebut karena manusia itu sendiri adalah pelaksana utama dalam seluruh proses pembangunan maupun produksi. Dalam proses produksi ada dua unsur dari sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja dan kewirausahaan.


[1] Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 152.

[2] Anita Rahmawaty, Ekonomi Mikro Islam, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), hlm. 68.

[3]Ibid., hlm. 69.

[4] Ika Yunia Fauziya dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah, (Jakarta: KENCANA, 2014), hlm. 167.

[5] Anita Rahmawaty, Op.cit., hlm. 70-71.

[6] Rismawanti, “Konsep Kebutuhan dalam Islam”, 25 Februari 2016, (rismawanti123.blogspot.com/2016/02/konsep-kebutuhan-dalam-islam.html), Diakses 23 Februari 2017.

DAFTAR PUSTAKA

Fauziya, Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah. Jakarta: KENCANA.

Muhammad. 2004. Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam. Yogyakarta: BPFE.

Rahmawaty Anita. 2011. Ekonomi Mikro Islam. Kudus: Nora Media Enterprise.

Rismawanti, “Konsep Kebutuhan dalam Islam”, 25 Februari 2016, (rismawanti123.blogspot.com/2016/02/konsep-kebutuhan-dalam-islam.html), Diakses 23 Februari 2017.
Read More »

POLA KEGIATAN PEREKONOMIAN

POLA KEGIATAN PEREKONOMIAN

POLA KEGIATAN PEREKONOMIAN

Dalam praktek untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap orang, masyarakat melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini selanjutnya akan mendorong manusia untuk berusaha mencapai atau memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kegiatan perekonomian ini dilakukan oleh semua sektor dimulai dari sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan juga sektor masyarakat Luar Negeri.

Dalam kegiatan ekonomi terjadi aliran-aliran faktor-faktor produksi, pendapatan, barang-barang dan pengeluaran diantara sektor-sektor yang melakukan kegiatan ekonomi.

Pembahasan tentang kegiatan perekonomian inilah yang kemudian menjadi tema untuk melihat bagaimana pola perekonomian di suatu wilayah dapat berjalan.

A. Pola Kegiatan Ekonomi dalam Perekonomian Uang

Secara etimologi, definisi uang (Al-Naqdu) yaitu tunai, lawan tunda, yakni memberikan bayaran segera.[1]

Definisi uang dalam istilah Fuqaha, uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga dan media transaksi pertukaran.[2]

Definisi uang menurut para ahli Ekonomi, masih belum ada kata sepakat tentang definisi uang yang spesifik. Definisi-definisi mereka berbeda-beda disebabkan perbedaan cara pandang mereka terhadap hakikat uang.[3]

a. Menurut Dr. Fuad Dahman, definisi-definisi uang yang diajukan sangat banyak dan berbeda-beda. Semakin bertambah seiring perbedaan para penulis dalam memandang hakikat uang dan perbedaan pengertiannya dalam pandangan mereka.

b. Menurut Dr. Muhammad zaki Syafi’i mendefinisikan uang sebagai: “ Segala sesuatu yang diterima khalayak untuk menunaikan kewajiban-kewajiban.”

c. J.P Coraward mendefinisikan uang sebagai: ”segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran, sekaligus berfungsi sebagai standar ukuran nilai harga dan media penyimpana kekayaan.”

d. Boul dan Gandlre berkata: “Uang mencakup seluruh sesuatu yang diterima secara luas sebagai alat pembayaran, diakui secara luas sebagai alat pembayaran utang-utang dan pembayaran harga barang dan jasa.”

e. Dr. Nazhim al-Syamry berkata: “Setiap sesuatu yang diterima semua pihak dengan legalitas tradisi (‘Urf) atau undang-undang, atau nilai sesuatu itu sendiri, dan mampu berfungsi sebagai media dalam proses transaksi pertukaran yang beragam terhadap komoditi dan jasa, juga cocok untuk menyelesaikan utang-piutng dan tanggungan, adalah termasuk dalam lingkup uang.”

f. Menurut Dr. Sahir Hasan, “Uang adalah pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya.”

Dari sekian definisi yang diutarakan, kita bisa membedakan dalam tiga segi:

Pertama, definisi uang dari segi fungsi-fungsi ekonomi sebagai standar ukuran nilai, media pertukaran, dan alat pembayaran yang tertunda (deferred payment).

Kedua, definisi uang dengan melihat karakteristiknya, yaitu segala sesuatu yang diterima secara luas oleh tiap-tiap individu. Ketiga, defiisi uang dari segi peraturan perundangan sebagai segala sesuatu yang memiliki kekuatan hukum dalam menyelesaikan tanggungan kewajiban.

Di dalam kegiatan perekonomian terdapat dua macam perekonomian, yaitu perekonomian uang dan perekonomian subsisten.[4]

Perekonomian yang menggunakan uang sebagai perantara dalam kegiatan tukar menukar (perdagangan) dikenal sebagai perekonomian uang. Disini, uang digunakan dalam perdagangan. Adapun dalam perekonomian subsisten, peranan uang tidak penting karena kegiatan perdagangan dilakukan secara barter antara satu barang dan barang lainya.

Dalam perekonomian subsisten, perdagangan terbatas karena produk yang dihasilkan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan. Adapun dalam perekonomian uang, penggunaan uang telah memunculkan upaya spesialisasi. Dalam spesialisasi, setiap orang tidak lagi menghasilkan semua barang dan jasa yang diperlukan tetapi menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan kegiatan mereka dengan lebih efisien.


Contoh sederhana tentang spesialisasi perdagangan adalah antara petani, tukang kayu, dan tukang jahit. Petani akan menghasilkan makanan, tukang kayu menghasilkan peralatan pertanian dan peralatan rumah tangga, dan tukang jahit menghasilkan pakaian. Ketiganya tidak perlu menghasilkan semua barang yang mereka inginkan. Mereka hanya melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang sehingga dapat dihasilkan dengan cara yang paling efisien.

Ciri-ciri perekonomian uang dan peranan spesialisasi dalam mengembangkan perdagangan.

1. Ciri-ciri perekonomian uang, suatu perekonomian yang menggunakan uang sebagai perantara dalam kegiatan tukar-menukar (perdagangan) dikenal sebagai perekonomian.

2. Spesialisasindan perdagangan

a. Wujudnya uang sebagai alat untuk tukar-menukar akan melancarkan perdagangan.

b. Perdagangan yang bertambah lancar akan memberikan perangsangan kepada masyarakat untuk meningkatkan spesialisasi dalam pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka.

Spesialisasi yang tinggi merupakan ciri penting suatu perekonomian modern. Ada kaitan antara perkembangan ekonomi dan spesialisasi, yaitu semakin tinggi perkembangan ekonomi, semakin tinggi pula tingkat spesialisasi. Sebaliknya, tanpa spesialisasi, suatu perekonomian tidak dapat mencapai perkembangan yang tinggi.

Mengapa spesialisasi merupakan prasyarat bagi perkembangan ekonomi?
Apakah keuntungan yang dapat diperoleh dari spesialisasi?

Spesialisasi semakin berkembang sebagai akibat penggunaan uang dan perkembangan perdagangan. Artinya perdagangan yang bertambah luas dan semakin efisien akan menimbulkan spesialisasi yang lebih baik. Selanjutnya, spesialisasi akan mempercepat perkembangan ekonomi. Spesialisasi penting untuk perkembangan ekonomi disebabkan oleh beberapa hal berikut.[5]

1. Mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi. Dalam spesialisasi, seorang pekerja atau tenaga kerja ahli akan melakukan kegiatan yang sesuai dengan keahliannya. Ia tidak perlu lagi mengerjakan semua pekerjaan yang diperlukan untuk memenuhi segala kebutuhannya.

Artinya, suatu daerah atau negara tidak perlu menghasilkan seluruh barang yang dibutuhkannya, tetapi cukup melakukan spesialisasi dalam kegiatan yang paling menguntungkan. Dengan cara ini faktor-faktor produksi akan digunakan dengan lebih efisien.

2. Mempertinggi efisiensi memproduksi. Efisiensi memproduksi yang semakin tinggi dikenal sebagai economics of scale atau skala ekonomi. Maksudnya, apabila produksi ditingkatkan, misalnya menjadi dua kali lipat, biaya produksi tidak akan meningkat sebesar peningkatan produksi yang berlaku ( dua kali lipat dalam contoh ini), tetapi biaya produksi rata-rata bertambah rendah.

Disamping itu, spesialisasi menghemat penggunaan alat-alat produksi. Spesialisasi menyebabkan tidak perlu lagi membeli alat-alat produksi yang sama jenisnya.

3. Mendorong perkembangan teknologi. Spesialisasi menyebabkan pemasaran berbagai barang menjadi bertambah luas. Untuk kegiatan tertentu, produksi harus ditambah dengan cepat. Untguk memenuhi kebutuhan ini, para pengusaha akan berusaha menggunakan teknologi produksi yang lebih baik dan lebih tinggi produktivitasnya.

B. Produksi dan Perdagangan dalam Perekonomian Subsistem

Salman husin menyatakan bahwa sebelum melihat sifat utama dari kegiatan perekonomian modern secara mendalam, ada baiknya perhatikan dahulu kegiatan ekonomi masyarakat yang relatif pimitif (tradisional), yaitu sebagai berikut.[6]

1. Produksi untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri

Dalam perekonomian primitif (perekonomian subsistem), unit produksi dilakukan oleh keluarga petani tradisional yang menggunakan cara dan alat bercocok tanam yang masih sederhana. Kegiatan ekonomi yang penting lainnya adalah berburu dan menangkap ikan.

Tingkat produktivitas relatif rendah dan tingkat produksi hanya kehidupan yang sederhana. Jarang sekali terdapat kelebihan (surplus) produksi yang dapat dijual di pasar. Kegiatan menghasilkan barang industri sangat terbatas. Dalam perekonomian subsistem, kegiatan perdagangan sudah berlaku, tetapi dalam skala yang terbatas.

2. Perdagangan Barter

Perdagangan barter adalah perdagangan secara pertukaran barang dengan barang. Dalam perdagangan barter harus ada dua keinginan yang bersesuaian (double coincidence of wants atau kesesuaian ganda dari keinginan).

Misalnya, seorang ingin menukar barang yang dihasilkannya dengan barang lain, dan orang yang memproduksi barang yang diingini oleh orang yang pertama. Syarat ini menyebabkan perdagangan barter tidak dapat dilaksanakan seperti perdagangan dalam perekonomian modern yang menggunakan uang sebagai alat perantara tukar-menukar.

3. Pola Perdagangan Perekonomian Subsistem

Pada jenis ini, barter tidak banyak lagi dilakukan. Uang telah digunakan sebagai alat perantara tukar-menukar. Dengan uang, cara memperoleh suatu barang menjadi lebih sederhana. Para petani, misalnya, menjual hasil produksinya di pasar, dan uang yang diperolehnya dapat digunakan untuk membeli barang yang dibutuhkannya. Dengan demikian, “kesesuaian ganda dari keinginan” bukan lagi syarat yang perlu untuk mewujudkan perdagangan.

C. Pelaku-pelaku Kegiatan Ekonomi

Pelaku ekonomi adalah lembaga-lembaga ataupun individu yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi yang mencakup produksi, konsumsi, dan distribusi barang. Pelaku ekonomi terdiri atas sebagai berikut :[7]

1. Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja, modal, dan keahlian. Kegiatan produksi dalam rumah tangga adalah menyediakan faktor produksi untuk pelaku ekonomi lain, seperti pemerintah, masyarakat, dan perusahaan.

Dengan memiliki faktor-faktor produksi, seperti barang modal, kekayaan alam dan harga tetap seperti tanah dan bangunan, sektor rumah tangga akan menawarkan faktor produksi kepada sektor pemerintah. Sebagai balas jasa penggunaan faktor produksi ini, sektor rumah tangga akan memperoleh pendapatan dalam bentuk uang.

Berbagai jenis pendapatan tersebut digunakan oleh rumah tangga untuk dua tujuan, yaitu membeli barang atau jasa yang diperlukan, dan disimpan dalam bentuk tabungan.

2. Perusahaan

Perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan menghasilkan produksi barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Sebelum melakukan aktivitas tersebut, perusahaan menentukan barang atau jasa yang hendak diproduksi, cara memproduksinya, menyiapkan sarana dan pembayaran upah karyawan. Kegiatan mereka dalam perekonomian adalah mengorganisasikan faktor-faktor produksi.

Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan dari usaha mereka. Untuk itu, perusahaan melakukan promosi, membuka cabang atau agen dengan menggunakan berbagai sarana yang dimilikinya. Umtuk memperoleh keuntungan maksimum, pengusaha akan menganalisis struktur biaya dan pendapatan total yang diharapkan, kemudian menentukan tingkat pendapatan total dan biaya produksi paling besar.

3. Pemerintah

Pemerintah sebagai pelaku ekonomi adalah badan-badan pemerintah yang bertugas mengatur kegiatan ekonomi, seperti berbagai departemen pemerintah, badan yang mengatur penanaman modal, bank sentral, parlemen, pemerintah daerah, angkatan bersenjata, dan lain-lain.

Peranan pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi adalah menciptakan keserasian pertumbuhan ekonomi, menyediakan modal yang sebesar-besarnya, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif pertumbuhan ekonomi yang tidal seimbang. Kebijakan pemerintah dalambidang ekonomi adalah menentukan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan dalam anggaran negara, sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan dalam bidang keuangan. Salah satu kegiatan ekonomi pemerintah adalah mengembangkan prasarana ekonomi, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan lapangan terbang.

Kegiatan lain yang dilakukan pemerintah adalah mengembangkan prasarana sosial, seperti institusi pendidikan, badan-badan penyelidikan menjaga ketertiban dan keamanan negara dan meyediakan jasa-jasa yang penting dalam perekonomian, seperti jasa angkutan kereta api, udara, jasa pos, dan telepon.

Sektor ekonomi dapat dibedakan menjadi sektor pemerintah dan sektor swasta. Produksi sektor pemerintah berarti hasil-hasil kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh badan-badan pemerntah, sedangkan sektor swasta dalah hasil kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan yag dimiliki masyarakat.

4. Pasar Barang dan Pasar Faktor

Dalam analisis ekonomi, pengertian pasar tidak terbatas pada tempat tertentu, tetspi meliputi daerah, negara, bahkan dunia internasional. Pasar untuk karet dan timah misalnya, bukan dimaksudkan sebagai tempat jual beli karet atau timah di wilayah tertentu, melainkan meliputi interaksi di antara produsen dan para pembeli karet atsu timah di seluruh pelosok dunia.

Pasar sebagai tempat pembali dan para penjual melakukan interaksi dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu pasar barang dan pasar fakor. Pasar barang adalah tempat para pembeli dan penjual dari suatu barang atau jasa melakukan interaksi untuk menentukan jumlah dan harga barang dan jasa yang diperjualbelikan.

Adapun pasar faktor adlah tempat para pengusaha (pembeli faktor-faktor produksi) mengadakan interaksi dengan pemilik faktor produksi untuk menentukan harga (pendapatan) dan jumlah faktor produksi yang digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

5. Mekanisme Pasar: Penilaian Awal

Mekanisme pasar adalah sistem yang cukup efisien dalam mengalokasikan faktor-fakror produksi dan mengembangkan perekonomian. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu menimbulkan beberapa akibat buruk sehingga diperlikan campur tangan pemerintah untuk memperbaikinya.

a. Kebaikan Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar dapat mengalokasikan faktor-faktor produksi dengan cukup efisien dan dapat mendorong perkembangan ekonomi karena memiliki beberapa kebaikan berikut.

1) Pasar dapat memberikan informasi yang lebih tepat. Para pengusaha melakukan kegiatan memproduksi untik mencari untung. Pasarmemberikan informasi, memberikan keterangan tentang harga barang, dan besarnya permintaan pasa berbagai barang.

2) Pasar memberi perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha. Pertambahan pendapatan, kemajuan teknologi, dan pertambahan penduduk akan mengembangkan permintaan. Hal ini akan memberikan dorongan kepada pengusaha untuk menambah produksi dan meningkatkan kegiatan ekonomi.

3) Pasar meningkatkan usaha atau kegiatan untuk memperoleh keahlian modern. Pasr yang semakin meluas berarti lebih banyak harus diproduksi. Untuk mempercepat pertambahan produksi, teknologi yang lebih modern harus digunakan serta kemahiran teknik dan manajemen yang modern diperlukan.

4) Pasar menentukan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien. Harga suatu barang ditentukan oleh permintaan dan kelangkaannya. Semakin besar permintaan semakin tinggi harganya. Demikan pula, semakin langka penawaran, semakin tiggi harganya. Akibat dari harga yang diatur secara permintaan dan kelangkaan, masyarakat harus lebih berhati-hati dalm menggunakan berbagai jenis barang yang tersedia.

5) Pasar memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Tidak seorang pun di dalam pasar mendapat tekanan dalam menjalankan kegiatannya. Orang bebas untuk membeli berbagai macam barang yang diinginkan dan bebas menjual faktor produksi yang dimiliki kepada pengusaha yang akan memberikan pembayaran paling menguntungkan.

b. Kelemahan Mekanisme Pasar

1) Kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan tertentu. Kebebasan ini dapat merugikan golongan yang lemah dan kaum minoritas. Persaingan yang sangat bebas menyebabkan golongan kuat menjadi bertambah kuat. Misalnya, pengusaha besar mematikan usaha kecil.

2) Kegiatan ekonomi tidak stabil. Mekanisme pasar yang bebas menyababkan perekonomian selalu menhgalami kegiatan naik turun yang tidak teratur. Para pengusaha dapat memperoleh untuk yang banyak secara mendadak pada suatu saat dan mengalami kahancuran ketika berikutnya.

Inflasi dapat tiba-tiba muncul dan pengangguran yang sangat buruk muncul pada masa berikutnya. Di berbagai negara yang mengalami kegoncangan seperti ini masalahnya coba dihindari dengan cara menerapkan kebijakan pemerintah, seperti kebijakan di sektor ekspor dan impor, di bidang keuangan, di bidang perpajakan.

Sisem pasar dapat menimbulkan monopoli. Mekanisme pasar tidak selalu merupakan sistem pasar persaingan sempurna, yaitu jumlah barang dan harga yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan pembeli dan penawaran penjual yang jumlahnya banyak.

Dalam perekonomian yang sudah sangat modern, seperti Amerika, Jepang, dan negara Eropa Barat, satu aau beberapa perusahaan raksasa dapat menguasai pasar. Mereka mempunyai kekuasaan yang sangat besar di pasar dalam menentukan harga, jenis, dan jumlah barang yang ditawarkan. Mereka selalu membatasi produksi pada tingkat memperoleh keuntungan yang maksimum.

D. Sirkulasi Aliran Pendapatan


Siklus ini menjelaskan bagaimana kegiatan perekonomian dalam suatu negara. Dalam kegiatan ekonomi terjadi aliran-aliran faktor-faktor produksi, pendapatan, barang-barang dan pengeluaran diantara sektor-sektor yang melakukan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini yang terlibat sebagai pelaku ekonomi terdiri atas tiga sektor yaitu Rumah Tangga, Pemerintah dan Perusahaan baik swasta ataupun milik pemerintah.

Pada dasarnya pelaku inti dari kegiatan ekonomi itu sendiri adalah masyarakat dari sektor rumah tangga. Sebagai pemilik faktor-faktor produksi (tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian) mereka akan menawarkan sumber daya yang kemudian oleh pengusaha atau produsen disambut baik untuk menghasilkan barang dan jasa.

Produsen akan memberikan pendapatan berupa upah dan gaji untuk tenaga kerja, sewa untuk tanah, bunga untuk modal dan laba atau keuntungan untuk keahlian. Aliran yang terjadi di sini adalah aliran berupa uang.

Kemudian masyarakat yang mendapatkan upah ini akan mengalokasikan pendapatannya dengan membeli hasil penjualan produk barang dan jasa untuk konsumsi. Terjadi aliran berupa uang yang masuk ke produsen dari kegiatan ini. Namun tidak semua masyarakat memilih untuk membelanjakan habis uangnya untuk kegiatan konsumsi.

Ada juga mereka yang memilih untuk menggunakan pendapatanya untuk menabung yang dalam hal ini perlu peran lembaga keuangan (bank). Dalam hal ini bank akan menghimpun dana masyarakat dan memberikan bunga sebagai timbal balik kepada masyarakat yang telah menyimpan dananya ke bank.

Produsen tentunya membutuhkan dana yang kemudian bisa diperoleh dari masyarakat yang secara langsung telah membeli barang atau jasa yang mereka hasilkan. Namun bisa juga diperoleh dari investasi yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Hal inilah yang kemudian melibatkan lembaga keuangan yang juga bisa memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat. Pinjaman tersebutlah yang kemudian bisa digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi yang kemudian bisa dilakukan dengan menanamkan modalnya di perusahaan (produsen) atau bisa juga dengan membeli saham di pasar modal.

Disamping itu semua, pendapatan yang diterima masyarakat ada juga yang harus dilakukan untuk pembayaran pajak. Kemudian dari sinilah muncul peran serta pemerintah untuk membantu kegiatan ekonomi dalam suatu negara agar terhubung antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

Pemerintah memperoleh pajak yang dibayarkan oleh masyarakat (pajak individu) dan dari produsen (pajak perusahan). Pajak-pajak yang dikumpulkan inilah yang kemudian dikelola oleh pemerintah dan kemudian dikeluarkan sebagai subsidi yang sasarannya adalah masyarakat itu sendiri. Maka jelaslah bagaimana siklus ini saling berhubungan antara satu dan lainnya.

Disamping itu peran pemerintah adalah untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang dalam hal ini terdiri atas dua hal yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah menyangkut bagaimana langkah-langkah dan strategi pemerintah dalam mengalokasikan pengeluarannya dan bagaimana sistem pemerintah dalam mengumpulkan pajak yang diperoleh dari masyarakat.

Sementara itu untuk kebijakan moneter itu sendiri adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan bagaimana langkah-langkah pemerintah untuk mempegaruhi situasi keuangan dalam perekonomian, yang menyangkut masalah suku bunga, operasi-operasi bank dan mengatur jumlah uang uang yang berededar.

Pemerintah juga berperan dalam membuat peraturan- peraturan yang bertujuan agar kegiatan-kegiatan perekonomian di suatu negara bisa berjalan secara wajar dan tidak merugikan pihak manapun. Contohnya yang berkaitan dengan bagaimana kegitaan pendirian industri, kegiatan ekspor impot, perbaikan lalu lintas, pengembangan perusahaan dan berbagai aspek kegiatan ekonomi lainnya.

Inilah yang dinamakan bagaimana alur atau siklus kegiatan ekonomi tiga sektor yaitu rumah tangga (masyarakat) , perusahaan (produsen) dan pemerintah. Dimana ketiganya saling berhubungan dan memberikan kontribusi satu sama lainnya. Yang kemudian digambarkan dalam sebuah diagram yang dinamakansirkulasi aliran pendapatan.

A. Kesimpulan

Perekonomian berdasarkan kepada tingkat kemajuannya dapat dibedakan menjadi perekonomian subsisten dan perekonomian modern. Perekonomian modern mempunyai sifat yang sangat bertentangan dengan perekonomian subsisten.

Sebagai akibat dari spesialisasi, dalam perekonomian modern terdapat pemisahan yang jelas di antara berbagai pelaku kegiatan ekonomi terutama diantara golongan pekerja dengan golongan pengusaha.

Kebaikan spesialisasi yaitu : mempertinggi efesiensi penggunaan factor-faktor produksi, mempertinggi efisiensi memproduksi, dan mendorong perkembangan teknologi.

Berdasarkan fungsi kegiatan ekonomi yang dijalankannya, pelaku kegiatan ekonomi dalam setiap Negara dibedakan menjadi 3 golongan yaitu : perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah

[1] Ahmad Hasan, Mata Uang islami, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 1.

[2] Ibid, hlm. 9.

[3] Ibid, hlm. 10.

[4] Siti Nur Fatoni, Pengantar Ilmu Ekonomi, Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm. 31.

[5] Ibid, hlm.32.

[6] Ibid, hlm.30.

[7] Ibid, hlm.32.

DAFTAR PUSTAKA

Fatoni Siti Nur. 2014. Pengantar Ilmu Ekonomi. Bandung:pustaka Setia.Hasan Ahmad. 2005. Mata Uang Islami. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
Sukirno Sadono. 2013. Mikroekonomi Teori Pengantar. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
Read More »

Seekor Semut yang Malang

Seekor Semut yang Malang 
Alkisah di sebuah masjid ada seekor semut yang sedang berusaha memanjat tiang masjid. Dia selalu bercita-cita untuk mencapai puncak tiang masjid. Tiang itu berbentuk hiasan cat yang berwarna putih. Teksturnya pun tidak rata, di bawah, tengah, dan atas ada benjolan yang menjadi nilai keindahannya semakin terpancar. Namun tidak bagi si semut. Benjolan-benjolan itu baginya adalah rintangan-rintangan yang membuatnya harus jatuh bangun untuk kesekian kalinya. 

Benjolan pertama sudah dia lalui dan sekarang dia sudah sampai di tengah tiang. Dia berusaha melewati benjolan kedua tapi dia tidak sanggup. Dia mencari-cari jalan untuk melewatinya, tapi dia tidak menemukannya karena benjolan itu melingkar penuh. Dia tidak menyerah, sedikit-demi sedikit mulai mencoba melewatinya, namun semakin dia mencoba melewatinya semakin renggang pegangannya , dia masih mencobanya dan dia terjatuh dari tiang.

Dia bangkit dan memanjat tiang lagi. Dengan cepatnya dia sudah sampai di benjolan tengah tiang masjid itu. Namun lagi-lagi dia harus terjatuh, namun dia mencoba bangkit lagi dan memanjat tiang itu lagi. Kali ini dia penuh dengan hati-hati. Dia terlihat ketakutan, dia takut terjatuh. Pegangannya semakin erat. Namun tindakan dia justru membuat tubuhnya gemetaran sehingga ketika dia sudah sampai di benjolan tengah dia ragu untuk melewatinya, dia mencoba berbalik arah dan turun, tapi dia mengurungkan niatnya dan mencoba melewati benjolan kedua. Tapi dia masih ragu dan beberapa kali dia mondar-mandir akhirnya dia nekad mencoba melewati benjolan itu lagi dengan keragu-raguannya, dan akhirnya dia benar-benar terjatuh. Namun kali ini dia tidak segera bangkit memanjat tiang itu lagi. Dia berjalan di sekitar tiang. Hatinya bimbang antara mencoba atau menyerah. 

Namun akhirnya dia menyerah dan memilih untuk menjauhi tiang tersebut. Dia kebingungan menentukan jalan hidupnya karena dia memilih untuk menyerah. Namun tidak dia sadari bahwa bahaya besar sedang mengancamnya. Jamaah telah selesai sholat. Orang-orang berhamburan keluar masjid dan melewati tiang yang berada di serambi masjid sedangkan si semut masih berada tak jauh dari tiang itu. 

Sang semut masih terus berjalan, kaki-kaki orang berjalan melewati depan dan belakang semut yang sedang berjalan. Satu, dua, tiga kaki orang berlalu mengancam nyawa sang semut, namun sang semut masih beruntung dan selamat. Namun pada kesekian kalinya kaki-kaki orang berlalu tiba-tiba sang semut menjerit keras, dia kesakitan tak tertahankan. Ternyata satu kaki orang telah menginjaknya. Kini dia hanya bisa merintih kesakitan, masa depan yang pernah dia harapkan mungkin hanya menjadi kenangan yang memilukan pasalnya untuk berjalanpun dia kesusahan, apalagi dia harus memanjat tiang untuk mencapai impiannya. Dan sang semutpun kini hanya bisa menyesal atas kesalahan yang dia lakukan.
Read More »

Reksadana Syariah

 Reksadana Syariah
Reksadana Syariah

•Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka.

•Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas.

Pengertian

•Reksadana berasal dari kata “reksa” yang berarti jaga atau pelihara dan kata “dana” berarti uang.
•Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek (saham, obligasi, valuta asing atau deposito) oleh Manajer Investasi.

Reksadana Syariah

Adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijkaan investasinya mengacu pada syariat Islam. Misalnya tidak menginvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam. Seperti pabrik makanan/minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok dan tembakau, jasa keuangan konvensional, pertahanan dan persenjataan dan bisnis hiburan yang berbau maksiat.

Pengelola Reksadana

Pengelolaan reksadana dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan ijin dari Bapepam sebagai Manajer Investasi. Perusahaan pengelola reksadana dapat berupa:

1)Perusahaan efek, dimana umumnya berbentuk divisi tersendiri atau PT yang khusus menangani reksadana, selain dua divisi yang lain yakni perantara pedagang efek (broker dealer) dan penjaminan emisi (underwriter).

2)Perusahaan secara khusus bergerak sebagai perusahaan Manajemen Investasi (PMI) atau investmen management company atau Manajer Investasi.

•Pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan suatu reksadana adalah Bank Kustodian.

•Bank Kustodian mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menyimpan, menjaga dan mengadministrasikan kekayaan, baik dalam pencatatan serta pembayaran/ penjualan kembali suatu reksadana berdasarkan kontrak yang dibuat dengan Manajer Investasi.

•Dalam UU Pasar Modal disebutkan bahwa kekayaan reksadana wajib disimpan pada Bank Kustodian sehingga pihak Manajer Investasi tidak memegang langsung kekayaan tersebut.

•Bank Kustodian dilarang berafiliasi dengan Manajer Investasi dengan tujuan untuk menghindari adanya benturan kepentingan dalam pengelolaan kekayaan reksadana.

•Jadi ketika ada investor membeli Unit Penyerta (UP) reksadana, maka uang investor ditransfer ke nomor akun reksadana di bank Kustodian.
•Bank kustodian yang mengeluarkan sur
at konfirmasi kepada para investor bahwa dana mereka sudah masuk dan transaksi pembelian telah dilakukan. Kalau ada penjualan kembali, Bank kustodian pula yang membayarkan dana hasil penjualannya.

•Bank Kustodian memiliki fungsi administrasi, yaitu menyelesaikan setiap transaksi yang dilakukan oleh PMI untuk kepentingan reksadana. Ketika reksadana A misalnya membeli saham PT. B maka Bank Kustodianlah yang akan melakukan penyelesaian atas transaksi tersebut sehingga reksadana A memperoleh saham PT. B seperti yang dikehendaki dan mengeluarkan dana sejumlah yang dibutuhkan.

Sifat-sifat Reksadana

1)Reksadana Tertutup (Closed-End Fund). Reksadana yang tidak dapat membeli saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Artinya pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada Manajer Investasi. Apabila pemilik saham hendak menjual saham, harus dilakukan melalui Bursa Efek tempat saham reksadana tersebut dicatatkan.

2)Reksadana Terbuka (Open-End Fund). Reksadana yang menawarkan dan membeli saham-sahamnya dari pemodal sampai sejumlah modal yang sudah dikeluarkan. Pemegang saham jenis ini dapat menjual kembali saham/Unit Penyertanya setiap saat apabila diinginkan Manajer Investasi reksadana, melalui Bank Kustodian wajib membelinya sesuai dengan NAB (Nilai Aktiva Bersih) persaham/unit pada saat tersebut.

Bentuk Reksadana

1)Reksadana berbentuk persero (corporate type). Dalam bentuk ini, perusahaan penerbit reksdana menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari hasil penjualan tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar uang. Reksadana bentuk perseroan dibedakan menjadi reksadana perseroan tertutup dan reksadana perseroan yang terbuka.

Ciri-ciri reksadana perseroan:
a.Bentuk hukumnya adalah PT
b.Pengelola kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara Direksi Perusahaan dengan Manajer Investasi yang ditunjuk.
c.Penyimpanan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian.

2)Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif (Contractual type). Reksadana ini merupakan kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyerta, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

Ciri-ciri reksadana kontrak investasi kolektif
a.Bentuk hukumnya adalah Kontrak Investasi Kolektif (KIK).
b.Pengelola reksadana dilakukan oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak.
c.Penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh Bank Kustodian berdasarkan kontrak.

Jenis reksadana berdasarkan portofolio

1.Reksadana pasar uang (money market fund). Reksadana ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Tujuan reksadana ini adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal.

2.Reksadana pendapatan tetap (fixed income fund). Reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana ini memiliki resiko yang relatif lebih besar dari reksadana pasar uang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil.

3.Reksadana saham (equity fund). Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek yang bersifat ekuitas. Karena investasinya dilakukan pada saham maka risikonya lebih tinggi dan dua jenis reksadana sebelumnya namun menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi.

4.Reksadana campuran (discretionary fund). Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang.

 Perbedaan saham dengan investasi saham

Investasi saham secara langsung
•Perlu pengetahuan dan informasi yang up to date, akurat dan komprehensif.
•Modal awal investasi besar. Minimal deposito awal Rp 25 juta.
•Investor harus mengelola portofolio sendiri.
•Diversifikasi portofolio tidak dapat tercapai dengan dana kecil.
•Tidak terkena entry free, management fee, kustodian fee, redemption fee dan lain-lain.

Membeli reksadana saham
•Tidak harus memiliki pengetahuan dan informasi seperti investasi secara langsung.
•Investasi awal kecil.
•Tidak bisa memilih sendiri.
•Pengelolaan portofolio dilakukan oleh PMI dan Bank Kustodian.
•Diversifikasi tercapai secara otomatis.
•Ada entry fee, management fee, kustodian fee, dan redeption fee.















Read More »

Asuransi Syariah

Asuransi Syariah 

Asuransi syariah

 Pengertian asuransi

Pasal 246 Wetboek van Koophandel (KUUPerniagaan), asuransi adalah suatu persetujuan di mana pihak yang meminjam berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.

Pendapat ulama tentang asuransi

Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya, termasuk asuransi jiwa. Yaitu Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, Abdulah al-Qalqili, Muhammad Yusuf Qardhawi, dan Muhammad Bakhit al-Muth’i, alasannya:

1)Asuransi pada hakikatnya sama dengan judi;

2)Mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti;

3)Mengandung unsur riba/rente;

4)Mengandung unsur eksploitasi, karena apabila pemegang polis tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang atau dikurangi uang premi yang telah dibayarkan;

5)Premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktik riba (karena uang tersebut dikreditkan dan dibungakan);

6)Asuransi termasuk akad sharfi, artinya jual beli atau tukar menukar mata uang tidak dengan uang tunai;

7)Hidup dan matinya manusia dijadikan objek bisnis, yang berarti mendahului takdir Tuhan Yang Maha Esa.

Membolehkan semua asuransi dalam praktiknya dewasa ini, yaitu Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa. Alasannya:

1)Tidak ada nash al-Qur’an maupun hadits yang melarang asuransi;

2)Kedua pihak yang berjanji (asurador dan yang mempertanggungkan) dengan penuh kerelaan menerima operasi ini dilakukan dengan memikul tanggung jawab masing-masing;

3)Asuransi tidak merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak dan bahkan menguntungkan kedua belah pihak;

4)Asuransi menngandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan (disalurkan kembali untuk dijadikan modal) untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan;

5)Asuransi termasuk akad mudharabah, yaitu kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang mengatur modal atas dasar bagi hasil (profit and loss sharing);

6)Asuransi termasuk syirkah ta’awuniyah;

7)Dianalogikan/diqiyaskan dengan sitem pensiun, seperti taspen;

8)Operasi asuransi dilakukan untuk kemaslahatan umum dan kepentingan bersama;

9)Asuransi menjaga banyak manusia dari kecelakaan harta benda, kekayaan, dan kepribadian.

Membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial semata, menurut Abu Zahra.

Menganggap asuransi bersifat syubhat, karena tidak ada dalil-dalil syar’i yang secara jelas mengharamkan ataupun menghalalkannya.

Asuransi syariah

•Asuransi syariah disebut dengan istilah tadhamun, takaful, dan at-ta’min yang artinya saling menanggung atau tanggung jawab sosial.

•Menurut Az-Zarqa, sebuah sistem ta’awun dan tadhamun yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah. Tugas ini dibagikan kepada sekelompok tertanggung, dengan cara memberikan pengganti kepada orang yang tertimpa musibah. Pengganti tersebut diambil dari kumpulan premi-premi mereka.

Dalam fatwa DSN MUI No:21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah

•Asuransi syariah (ta’min, takaful, tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

•Dasar hukumnya: “dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS.Al-Maidah: 2)

Prinsip-prinsip asuransi syariah

•Bekerja sama untuk saling membantu;
•Saling melindungi dari segala kesusahan;
•Saling tanggung jawab.

Prinsip operasional asuransi takaful

1.Premi takaful yang telah dibayar oleh peserta dimasukkan ke dalam rekening tabungan, yakni rekening tabungan peserta takaful dan dimasukkan ke dalam rekening khusus (tabarru’) yaitu rekening yang disediakan untuk kebaikan pembayaran klaim kepada ahli waris jika diantara peserta ada yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya.

2.Premi takaful disatukan dengan seluruh dana peserta takaful, kemudian dikembangkan lagi melalui investasi proyek yang dibenarkan Islam yang dijalankan oleh perusahaan asuransi dengan prinsip mudharabah.

3.Realisasi pembayaran rekening dilakukan apabila masa pertanggungan berakhir, peserta mengundurkan diri dalam masa pertanggungan dan atau peserta meninggal dunia selama masa pertanggungan.

Konsep al-mudharabah yang diterapkan dalam asuransi syari’ah mempunyai tiga unsur, yaitu:

1.Dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi, perusahaan diamanahkan untuk menginvestasikan dan mengusahakan pembiayaan kedalam proyek-proyek dalam bentuk; musyarakah, murabahah, dan wadi’ah yang dihalalkan syari’at Islam.

2.Perjanjian antara peserta dan perusahaan asuransi berbentuk perkongsian untuk bersama-sama menanggung resiko usaha dengan prinsip bagi hasil yang porsinya masing-masing telah disepakati bersama.

3.Dalam perjanjiian antara peserta dengan perusahaan asuransi dikatakan bahwa sebelum bagian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dan investasi, terlebih dahulu diselesaikan klaim manfaat takaful dari para peserta yang mengalami kerugian atau masalah.

Asas-asas asuransi dalam Islam

1.Asas keimanan, asas ini terimplementasikan dalam bentuk keimanan kepada Allah serta qadha dan qadarnya, yang akan membuat seorang mukmin tenang dari ketakutan dan kekhawatiran di dalam dirinya.

2.Asas solidaritas kolektif sesuai dengan prinsip ukhuwah (persaudaraan). Asas ini terimplememntasikan dalam sikap saling tolong-menolong, setia kawan, solider, dan berempati dengan orang lain, juga konsistensi menjalani kesabaran.

3.Asas bakti sosial secara institusional. Asas ini terimplementasikan dalam bentuk pembentukan organisasi amal dan yayasan sosial non profit yang menggalang solidaritas sosial dan membantu orang-orang yang sedang ditimpa bencana.

4.Asas investasi dan menabung untuk cadangan bencana. Asas ini memotivasi seorang muslim untuk berlaku hemat dalam membelanjakan uang serta menabung surplus pendapatan dan menginvestasikannya agar dapat dimanfaatkan sewaktu terjadi musibah dan krisis.

5.Asas-asas lain dari aplikasi sistem asuransi kontemporer yang sesui dengan syari’at Allah.

Manfaat mekanisme asuransi takaful yang berdasarkan prinsip bagi hasil

1.Untuk menyediakan tempat menyimpan atau menabung bagi peserta secara teratur dan aman, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, baik masa kini atau mendatang.

2.Untuk persiapan masa depan ahli waris peserta, apabila sewaktu-waktu peserta meninggal dunia.
3.Untuk persiapan bagi peserta jika sewaktu-waktu mendapatkan musibah, baik terhadap diri maupun hartanya.

4.Jika dalam masa tertanggung peserta masih hidup, ia akan memperoleh kembali simpanan uang yang telah terkumpul beserta keuntungan dan kelebihannya.

Manfaat asuransi syariah

1.Tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan di antara anggota.

2.Implementasi dari anjuran Rasulullah SAW agar umat Islam saling tolong menolong.

3.Jauh dari bentuk-bentuk muamalat yang dilarang syariat.

4.Secara umum dapat memberikan perlindungan-perlindungan dari resiko kerugian yang diderita satu pihak.

5.Juga meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya.

6.Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu, dan tidak perlu mengganti/ membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti.

7.Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar pada pihak asuransi akan dikembalikan saat terjadi peristiwa atau berhentinya akad.

8.Menutup Loss of corning power seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja).


Karakteristik asuransi syariah

1.Ada lembaga Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi asuransi syariah, yang bertugas mengawasi dan mengontrol manajemen, produk dan kebijakan investasi agar tetap sejalan dengan syariat islam.

2.Prinsipnya tolong-menolong (takafulli) yaitu nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Kalau akad dalam asuransi konvensional bersifat jual beli antara nasabah dengan perusahaan (tadabulli).

3.Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah). Sedangkan di asuransi konvensional, investasi dilakukan melalui sistem bunga.

4.Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan di asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.

5.Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening dana sosial (tabarru’). Seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong-menolong yang jika ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening perusahaan.

6.Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola dana dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Sedangkan di asuransi konvensional keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Apabila tidak ada klaim, maka nasabah tidak memperoleh apa-apa.
Read More »

Nilai Dasar Ekonomi Islam

Nilai Dasar Ekonomi Islam
 
Pengertian Ekonomi Islam

¨Ekonomi berasal dari bahasa Yunani Kuno (Greek) yaitu oicos dan nomos yang berarti rumah dan aturan (mengatur urusan rumah tangga).

¨Ekonomi dalam istilah konvensional berarti aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga rakyat (volkhuishouding) maupun dalam rumah tangga negara (staatshuishouding).

Pembahasan Ekonomi mencakup 3 hal

1.Ekonomi sebagai usaha hidup dan pencaharian manusia (economical life);
2.Ekonomi dalam rencana suatu pemerintahan (political economy);
3.Ekonomi dalam teori dan pengetahuan (economical science).

Hakikat dan Dasar Ekonomi Islam

¨Nejatullah Siddiqi: Asumsi dasar/norma pokok dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi adalah syariat Islam yang diberlakukan secara menyeluruh (kaffah) baik terhadap individu, keluarga, masyarakat, pengusaha, atau pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidup baik untuk keperluan jasmani maupun rohani.

¨Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam (mencari keberuntungan di dunia dan akhirat oleh manusia selaku khalifah Allah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas/ibadah ghayr mahdhah).

Hadits Tentang Nilai Dasar Ekonomi Islam

¨Dari Abi Sa’id al-Khudzri ra katanya, Rasulullah SAW bersabda, “Pedagang yang terpercaya, jujur akan bersama dengan para Nabi, para shiddiqin, dan syuhada”. (HR. Al-Tirmidzi)

Nilai Dasar Ekonomi pada hadits tersebut

1.Kejujuran, dengan kejujuran manusia akan saling mempercayai dan terhindar dari penipuan.
2.Amanah
3.Ketuhanan, tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi adalah untuk beribadah kepada-Nya.
4.Kenabian, ada beberapa model perilaku ekonomi yang dicontohkan Nabi misalnya cara menjual barang yang benar, melakukan gadai dsb.
5.Pertanggungjawaban

Nilai-nilai Dasar dalam Ekonomi Islam

1.Ketuhanan (keimanan/tauhid), yaitu pada konsep kepemilikan (ownership) dan keseimbangan (equilibrium). Konsep kepemilikan terletak pada pemanfaatannya bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi, berbeda dengan konsep kapitalis di mana terdapat kepemilikan mutlak individu terhadap sumber ekonomi.

2.Kenabian (nubuwwah), yaitu shiddiq (benar dan jujur), amanah, fathanah (cerdas), tabligh (menyampaikan: komunikatif, supel, mampu menjual secara cerdas, mampu mendeskripsikan tugas, mendelegasi wewenang, berkoordinasi dll).

3.Pemerintahan (khalifah); sholat, zakat, amar ma’ruf nahi munkar.

4.Keadilan (‘adl); tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi (la tazhlimun wala tuzhlamun).

5.Pertanggungjawaban; segala perbuatan manusia, apapun motifnya akan mendapat balasan.
Read More »

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN KOPERASI

 KOPERASI
STRATEGI DAN PROGRAM-PROGRAM KOPERASI

Ada beberapa segi koperasi yang pembangunannya memerlukan bantuan pemerintah. Di sau pihak melalui beberapa departemen teknis yang dimilikinya, pemerintah diharapkan dapat melakukan pembinaan secara langsung terhadap kondisi internal koperasi. Keikut sertaan pemerintah dalam pembinaan koperasi itu dapat berlangsung secara efektif, tentu perlu dilakukan koordinasi antara satu bidang dengan bidang lainnya. Tujuannya adalah agar terdapat keselarasan dalam menentukan pola pembinaan koperasi secara nasional.

Program-program koperasi koperasi dalam kebijaksanaan pembinaan kelembagaan koperasi dan pengembangan usaha koperasi :

a. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi para pengurus, manajer, karyawan, anggota badan pemeriksa, kader koperasi dan Petugas Konsultasi Koperasi Lapangan (PKKL)

b. Bimbingan dan konsultasi untuk meningkatkan tertib organisasi terutama dalam penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT)

c. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen koperasi

d. Meningkatakan kemampuan penerapan sistem akuntansi koperasi

e. Meningkatkan kemampuan pengawasan internal koperasi primer

f. Meningkatkan partisipasi aktif anggota

g. Penyediaan informasi usaha

h. Pelaksanaan kegiatan praktik kerja atau magang bagi para pengelola usaha KUD

i. Pelaksanaan kegiatan studi banding bagi para manajer koperasi untuk memperluas wawasan dan pengetahuan

j. Penyuluhan untuk meningkatkan produktivitas usaha anggota melalui pendekatan kelompok

k. Penyediaan sarana usaha koperasi dalam rangka meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan koperasi kepada anggota dan masyarakat sekitarnya di daerah tertinggal, transmigrasi, perbatasan dan terisolasi.

Usaha koperasi perlu kerjasama dan kemitraan antara koperasi dengan BUMN dan swasta dengan :

a. Meningkatkan kegiatan temu usaha

b. Meningkatkan penghimpunan dan penyaluran dana yang berasal dari penyisihan 1-5 persen laba bersih BUMN untuk pembinaan koperasi

c. Memperluas kesempatan pemilikan saham perusahaan swasta yang sehat oleh koperasi terutama untuk koperasi-koperasi primer termasuk KUD disekitar lokasi kerja perusahaan, serta untuk koperasi yang mempunyai kaitan usaha dibidang produksi ataupun dibidang distribusi dengan perusahaan swasta yang bersangkutan.
 
KARAKTERISTIK PERMASALAHAN KOPERASI

Dari hasil kerja nyata yang dilakukan baik dalam rangka pengerahan tenaga kerja sarjana muda dan penataran koperasi dapat dikemukakan berbagai persoalan yang dihadapi koperasi dewasa ini.

Persoalan ini dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Karena dicabutnya fasilitas-fasilitas tertentu koperasi tidak dapat lagi menjalankan usahanya dengan baik.

2. Tantangan masyarakat sendiri terhadap koperasi koperasi; karena kegagalan pada waktu yang lalu tanpa adanya pertanggung jawaban kepada masyarakat menimbulkan ketidakpercayaan pada masyarakat tentang pengelolaan koperasi.

3. Adanya peraturan-peraturan pemerintah (daerah) yang mencampuri kehidupan koperasi misalnya mengambil alih usaha koperasi.

4. Tingkat harga yang selalu berubah (naik) sehingga pendapatan penjualan sekarang tidak dimanfatkan untuk meneruskan usaha justru menciutkan usaha.

5. Pengurus koperasi sudah lanjut usia sehingga kapasitasnya terbatas.

6. Pengurus koperasi juga tokoh masyarakat sehingga rangkap jabatan, ini menimbulkan fokus ke koperasi berkurang.

7. Ketidakpercayaan anggota koperasi menimbulkan kesulitan dalam memulihkannya.

8. Dana terbatas sehingga tidak dilakukan usaha pemeliharaan fasilitas, padahal teknologi berkembang pesat.

9. Administrasi kegiatan belum memenuhi standar tertentu .

10. Kebanyakan anggota kurang solidaritasnya untuk berkoperasi, di lain pihak anggota banyak yang berutang pada koperasi.

11. Modal usaha yang relatif kecil mengakibatkan volume usaha terbatas.

Apabila dikaji lebih lanjut maka selama PJP I dapat ditemui ancaman, tantangan, dan kendala serta peluang pembangunan

 Ancaman, Tantangan, dan Kendala

a. persaingan usaha akan semakin ketat

b. mengembangkan koperasi menjadi badan usaha yang sehat, kuat, maju dan mandiri serta memiliki daya saing

c. struktural dan sistem untuk mewujudkan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berakar kuat dalam masyarakat

d. tingkat kemampuan dan profesionalisme SDM koperasi belum memadai

e. lemahnya strukur permodalan koperasi

f. terbatasnya penyebaran dan penyediaan teknologi secara nasional bagi koperasi

g. kurangnya kesadaran anggota akan hak dan kewajibannya, serta belum berfungsinya secara penuh mekanisme karja antar pengurus dan antar pengurus dengan pengelola koperasi

h. masih kurangnya kepercayaan untuk saling kerjasama dengan pelaku ekonomi lain dan antar koperasi

i. kurang memadainya prasarana dan sarana yang tersedia di wilayah tertentu

j. kurang efektifnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program pembinaan koperasi antar sektor dan antar daerah

k. kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang koperasi

  Peluang

a. aspek pemeratan diprioritaskan oleh pemerintah

b. undang-undang Nomor 25 tahun 1992 memungkinkan konsolidasi koperasi primer ke dalam koperasi sekunder

c. kemauan politik yang kuat dari pemerintah dan berkembangnya tuntutan masyarakat untuk lebih membangun koperasi dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945

d. pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

e. perekonomian dunia yang makin terbuka berakibat makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi koperasi Indonesia

f. industrialisasi membuka peluang usaha dibidang agrobisnis, agroindustri dan industri pedesaan lainnya

g. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem Budidaya tanaman mendorong diversifikasi usaha koperasi

 KEMAMPUAN KOPERASI MEMECAHKAN PERSOALAN

Persoalan-persoalan yang dihadapi koperasi kiranya menjadi relatif akut, kronis, lebih berat oleh karena beberapa sebab:

a. Kenyataan bahwa para pengurus atau anggota koperasi sudah terbiasa dengan sistem penjatahan sehingga mereka dulu tinggal berproduksi, bahan mentah tersedia, pemasaran sudah ada salurannya karena sistemnya sales market, sekarang sistem ekonomi terbuka dengan ciri persaingan sempurna. Maka dari itu perlu penyesuaian diri dan ini memakan waktu yang lama.

b. Para anggota pengurus kuran pengetahuan dan skill dalam manajemen. Harus ada minat untuk mengembangkan diri menghayati soal-soal yang dihadapi

c. Pemikiran sempit, maka timbul usaha manipulasi

d. Kurangnya loyalitas dan cenderung lebih individu, tidak ada waaktu untuk berkomunikasi dan tidak ada tujuan yang harmonis antara anggota dengan koperasi.

Pada hakikatnya dapatlah disimpulkan bahwa kemampuan koperasi menanggulangi soal-soal pelik kurang sekali. Apabila kemampuan ini tidak ditingkatkan masa depan koperasi akan suram.

 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI

Selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama (PJP I) pembangunan koperasi di Indonesia telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup memuaskan. Walaupun demikian pembangunan koperai selama PJP I masih jauh dari sempurna, berbagai kelemahan mendasar masih mewarnai koperasi. Kelemahan mendasar itu misalnya: kelemahan manajerial, kelemahan sumber daya manusia, kelemahan permodalan, dan kelemahan pemasaran.

Pelaksanaan pembangunan koperasi dalam PJP II diharapkan dapat lebih ditingkatkan, sehingga selain koperasi tumbuh menjadi perusahaan yang sehat dan kuat peranannya dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dapat lebih ditingkatkan pula.

Adapun kebijakan pemerintah dalam pembangunan koperasi secara terinci adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat.

b. Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional.

c. Peningkatan koperasi di dukung melalui pemberian kesempatan berusaha yang seluas luasnya di segala sektor kegiatan ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan penciptaan iklim usaha yang mendukung dengan kemudahan memperoleh permodalan.

d. Kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan usaha negara dan usaha swasta sebagai mitra usaha dikembangkan seacara lebih nyata untuk mewujudkan kehidupan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang dijiwai semangat dan asas kekeluargaan, kebersamaan, kemitraan usaha, dan kesetiakawanan.

 SASARAN PEMBANGUNAN KOPERASI

Pelaksanaan pembangunan koperasi dalam era PJP II lebih banyak bertumpu pada peningkatan produktivitas dan kreativitas sumberdaya manusia, dan pada penciptaan iklim usaha yang sehat bagi perkembangan koperasi di pihak yang lain. Agar dapat bersifat proakif, koperasi dituntut untuk memilki rumusan strategi yang jelas. Artinya, selain harus memiliki tujuan dan sasaran usaha yang berorientasi ke depan, koperasi juga dituntut untuk merumuskan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut maka beberapa sasaran utama pengembangan koperasi yang hendak ditempuh pemerintah dalam era PJP II ini adalah sebagai berikut:

a) Pengembangan usaha

Pengembangan usaha koperasi lebih ditekankan pada upaya peningkatan kemampuan koperasi dalam menciptakan lapangan uasaha dan memanfaatkan peluang usaha yang ada.

b) Pengembangan sumberdaya manusia

Pengembangan sumberdaya manusia koperasi, dalam kaitannya dengan tantangan yang dihadapi oleh koperasi dimasa depan adalah masalah utama. Karena itu koperasi harus mampu mengantisipasi pola pendidikan dan latihan sumberdaya manusianya yang paling sesuai dengan kebutuhan pengembangannya.

c) Peran pemerintah

Pemerintah bekerjasama dengan gerakan koperasi selalu berupaya memainkan peranan yang mendorong pengembangan koperasi. Peran pemerintah diperlukan untuk menyelenggarakan pembinaan untuk mengembangkan prakarsa dan kreativitas masyarakat.

d) Kerjasama internasional

Kerjasama internasional dibidang perkoperasian dilakukan misalkan dalam bentuk pertukaran tenaga ahli koperasi dengan negara-negara lain.

 POLA PEMBANGUNAN KOPERASI

Peran koperasi dalam era PJP I setidak-tidaknya meliputi tiga hal sebagai berikut:

- Pertama, koperasi diharapkan mampu mengakomodasi dan menggerakkan potensi masyarakat golongan ekonomi lemah.

- Kedua, koperasi adalah lembaga ekonomi yang keberadaannya sangat diperlukan oleh sebagian besar bangsa Indonesia.

- Ketiga, koperasi adalah lembaga ekonomi yang diharapkan dapat berperan utama sebagai agen pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

Efektivitas peranan koperasi tersebut dalam era PJP I terutama di ukur dengan satuan-satuan kuantitatif misalnya, jumlah koperasi/KUD, jumlah anggota koperasi, pertumbuhan volume usaha, jumlah modal usaha, sisa hasil usaha dan sebagainya. Konsekuensi dari penggunaan ukuran kuantitatif ini adalah pengembangan koperasi seolah-olah mengabaikan ukuran-ukuran kualitatif yang tidak kalah penting dalam menilai efektifitas peranan koperasi terhadap perekonomian nasional.

Kecenderungan demikian itu tentu tidak lepas dari pola umum pembangunan kopersi dalam era PJP I sebagaimana berikut ini:

a. Modal dan potensi dalam negeri perlu dimanfaatkan untuk mendorong partisipasi golongan ekonomi lemah dalam pembangunan nasional.

b. Koperasi harus dapat memainkan peranan yang lebih besar dan nyata dalam sistem ekonomi Indonesia.

c. Pengembangan koperasi diperlukan untuk mengurangi terjadinya ketimpangan dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat dari penguasaan perekonomian nasional oleh sebagian kecil madyarakat (yang mempunyai modal)

Beberapa kriteria kualitatif tenteng pola pembangunan koperasi dalam era PJP II, yaitu sebagaimana diusulkan oleh lembaga Manajemen FE UI (1994) adalah sebagai berikut:

a. Koperasi harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi kecenderungan perubahan lingkungan.

b. Koperasi harus mampu bersaing dengan kekuatan ekonomi bukan koperasi

c. Pengurus dan manager koperasi harus berjiwa wiraswasta.

d. Koperasi harus mampu mengembangkan sumberdaya manusia.

 RENCANA PENGEMBANGAN KOPERASI PADA PJP II

Dengan telah adanya UU Nomor 25/1992 dan GBHN 1993 maka diharapkan pengembangan koperasi di Indonesia akan makin mantap :

 Arahan GBHN 1993

Pengambangan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar koperasi makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Koperasi sebagai badan usaha yang makin mandiri dan andal harus mampu memajukan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta menjadi soko guru perekonomian nasional yang tangguh.

Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. Peran aktif masyarakat dalam menumbuhkembangkan koperasi terus ditingkatkandengan meningkatkan kesadaran, kegairahan, dan kemampuan berkoperasi di seluruh lapisan masyarakat melalui upaya penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan. Fungsi dan peranan koperasi menjadi tanggung jawab lembaga gerakan koperasi sebagai wadah perjuangan kepentingan dan pembawa aspirasi gerakan koperasi , bekerjasama dengan pemerintah sebagai pembina dan pelindung.

Potensi koperasi untuk tumbuh menjadi usaha skala besar terus ditingkatkan antara lain keterkaitan dengan usaha hulu dan usaha hilir, baik dalam usaha negara maupun usaha swasta.

 Sasaran

1. Sasaran PJP II

GBHN 1993 menetapkan bahwa sasaran pembangunan koperasi dalam PJP II adalah terwujudnya koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yan g sehat, tangguh, kuat, dan mandiri serta sebagai sokoguru perekonomian nasional yang merupakan wadah untuk menggalang kemampuan ekonomi rakyat disemua kegiatan perekonomian nasional sehingga mampu berperan utama dalam meningkatkan kondisi dan kesejahteraan rakyat.

2. Sasaran Repelita VI

Sasaran pembangunan bidang ekonomi dalam Repelita VI adalah tertata dan mantapnya kelembagaan dan sistem koperasi agar koperasi makin efisien serta berperan utama dalam perekonomian rakyat dan berakar dalam masyarakat. Adapun sasaran pembangunan koperasi dalam Repelita VI adalah koperasi yang makin maju, makin mandiri dan makin berakar dalm masyarakat, serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan disemua bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Sesuai dengan sasaran tersebut di atas, ditetapkan sasaran operasional pembangunan koperasi dalam Repelita VI, yaitu makin meningkatnya kualitas sumber daya manusia koperasi yang berdampak pada makin meningkatnya kemampuan organisasi dan manajemen koperasi, makin meningkatnya partisipasi aktif anggota, serta makin meningkatnya pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan teknologi tepat, makin kukuhnya struktur permodalan koperasi, makin kukuhnya jaringan usaha koperasi secara horisontal dan vertikal, serta makin berfunsi dan berperannya lembaga gerakan koperasi. Dengan demikian diharapkan daya saing koperasi dan kesejahteraan anggota koperasi makin meningkat pula.

Selain sasaran operasional yang bersifat umum tersebut, ditetapkan sasaran pengembangan koperasi di pedesaan dan pekotaan.

Sasaran pengembangan koperasi di pedesaan adalah makin berkembangnya koperasi di pedesaan/KUD yang mampu memberikan kesempatan dan menumbuhkan prakarsa masyarakat pedesaan untuk meningkatkan usaha sesuai dengan kebutuhan mereka serta sekaligus mampu memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan mereka.

Sasaran pengembangan koperasi di perkotaan adalah makin berkembangnya koperasi yang berbasis konsumen yang mampu melayani kebutuhan pokok anggota dan masyarakat di daerah pemukiman rakyat.

  Kebijaksanaan

Secara khusus kebijaksanaan pembangunan koperasi dalam Repelita VI adalah sebagai berikut:

Pertama, meningkatakan akses dan pangsa pasar, antara lain dengan meningkatkan keterkaitan usaha, kesempatan usaha dan kepastian usaha, memperluas akses terhadap informasi usaha, mengadakan pencadangan usaha membantu penyediaan sarana dan prasarana usaha yang memadai, sertya menyederhanakan perizinan.

Kedua, memperluas akses terhadap sumber permodalan, memperkukuh struktur permodalan dan meningkatkan kemampuan pemanfaatan modal koperasi. Kebijaksanaan ini mencakup upaya pendayagunaaan lembaga-lembaga keuangan lainnya yang sudah ada.

Ketiga, meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen antara lain dengan meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan profesionalisme anggota, pengurus, pengawas, dan karyawan koperasi.

Keempat, meningkatkan akses terhadap teknologi dan meningkatkan kemampuan memanfaatkannya. Antara lain dengan meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan, memanfaatkan hasil penelitian, serta mengembangkan dan melindungi teknologi yang telah dikuasai oleh anggota koperasi secara turun temurun.

Kelima, mengembangkan kemitraan antara lain dengan mengembangkan kerjasama antar koperasi, mendorong koperasi sekunder agar lebih mampu mengkonsolidasi dan memperkokoh jaringan keterkaitan dengan koperasi primer serta mendorong kemitraan usaha dengan badan usaha lainnya. Kemitraan usaha ini juga dilakukan dengan meningkatkan penjualan saham perusahaan swasta yang sehat kepada koperasi melalui pemberian berbagai insentif dan kemudahan kepada kedua pihak, serta didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai.
 
PROGRAM PEMBANGUNAN KOPERASI

Dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan untuk mencapai berbagai sasaran diatas, disusun program pembangunan koperasi yang terdiri atas program pokok dan program penunjang yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Program pokok meliputi:

1. Program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan koperasi.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kewirausahaan, profesionalisme, ketrampilan dan wawasan para anggota, pengurus, pengawas, dan karyawan koperasi. Termasuk kemampuan manajemen dan kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan efisien usahanya serta mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya peluang yang terbuka bagi pengembangan kegiatan usaha baru.

Program ini dilaksanakan terutama dengan kegiatan sebagai berikut. Antara lain:

a. Menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan, penyuluhan, magang serta bimbingan dan konsultasi usaha perkoperasian yang memadai.

b. Meningkatkan pelayanan konsultasi manajemen bagi koperasi.

c. Mengembangkan sistem karier dan sistem balas jasa yang menarik bagi pengelola koperasi

d. Meningkatkan produktivitas usaha anggota melalui kelompok untuk mengoptimalkan potensi usaha perseorangan anggota. Dsb

2. Program pengembangan lembaga keuangan dan pembiayaan koperasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemupukan modal dan meningkatkan kemampuan memanfaatkan modal dalam rangka menyehatkan struktur permodalan koperasi.

Program ini ditempuh terutama dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Meningkatkan fasilitas pembiayaan dan jaminan pembiayaan yang dibutuhkan koperasi dan anggotanya, termasuk modal ventura.

b. Mengembangkan lembaga keuangan koperasi

c. Memberikan penyuluhan kepada anggota un5tuk meningkatkan pemupukan modal sendiri.

d. Memberikan bimbingan dan kemudahan bagi koperasi yang telah berkembang dan maju untuk menerbitkan obligasi dan surat hutang lainnya.

3. Program peningkatan dan perluasan usaha koperasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan koerasi kepada anggotanya. Antara lain dengan:

a. Meningkatkan promosi usaha.

b. Menyediakan informasi peluang usaha dan pasar.

c. Mengembangkan jaringan pemasaran.

d. Melaksanakan misi dagang.

e. Menyediakan sarana dan prasarana pemasaran.

f. Memberikan bimbingan dan konsultasi pemasaran.

g. Memantapkan sistem distribusi.

4. Program kerjasama antar koperasi dan kemitraan usaha koperasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas kegiatan koperasi baik dalam aspek kelembagaan yaitu dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan, maupun dalam aspek usaha yaitu antara lain dengan memperkokoh jaringan usaha koperasi, meningkatkan keterkaitan usaha, mempercepat proses alih teknologi, meningkatkan kepastian usaha, serta memperluas pemasaran hasil produksi koperasi.

Program ini dilaksanakan terutama dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Mengembangkan jaringan usaha koperasi yang lebih luas.

b. Promosi untuk mendorong terjalinnya hubungan kemitraan usaha dalam berbagai bentuk yang dilandasi oleh prinsip saling membutuhkan, saling menunjang, dan saling menguntungkan.

c. Mendorong spesialisasi usaha ditingkat koperasi sekunder dalam rangka peningkatan konsolidasi, dayaguna dan hasil guna kerjasama antarkoperasi dan kemitraan usaha antara koperasi dengan badan usaha lainnya.

d. Menyempurnakan konsep dan mekanisme pelaksanaan pola perusahaan inti rakyat (PRI) dalam rangka pelaksanaan demokratisasi ekonomi, meningkatkan kedudukan koperasi dan daya tawar (bargaining power) anggota koperasi

5. Program pemantapan kelembagaan koperasi

Program ini bertujuan untuk menata dan memantapkan kelembagaan koperasi agar makin sesuai dengan kebutuhan gerakan koperasi dan selaras dengan perkembangan lingkungan yang dinamis.


Program ini dilaksanakan terutama dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Menumbuhkan, mengembangkan dan memandirikankoperasi di pedesaan/KUD.

b. Mengembangkan koperasi di daerah terisolasi, terpencil, perbatasan, dan pemukiman transmigrasi.

c. Menumbuhkan, mengembangkan, dan memandirikan koperasi di perkotaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan.

d. Mengembangkan sistem akuntansi koperasi untuk memperkuat kelembagaan koperasi seiring dengan makin luasnya usaha koperasi sehingga manajemen koperasi lebih transparan dan dapat diaudit. Dsb
 
Program penunjang

1. Program pembangunan perkoperasian di daerah tertinggal

Peran serta koperasi dalam upaya pembangunan daerah tertinggal adalah dengan mendorong tumbuhnya kelompok usaha bersama yang produktif, dan selanjutnya diarahkan untuk berkembang menjadi koperasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan koperasi yang telah ada sehingga dapat meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan usahanya kepada anggota dan masyarakat di daerah tertinggal.

Peningkatan kualitas dan kemampuan kpoperasi di daerah tertinggal dilakukan terutama dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi/KUD.

b. Membangun sarana dan prasarana usaha koperasi.

c. Menyediakan bantuan modal kerja untuk mendukung kelancaran dan pengembangan usaha koperasi/KUD dan anggotanya.

d. Meningkatkan peran serta koperasi/KUD dalam pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat daerah tertinggal.

e. Menyediakan informasi peluang usaha dan pasar.

f. Meningkatkan peran serta koperasi/KUD dalam penyediaan energi listrik bagi masyarakat daerah tertinggal yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan termasuk untuk mendorong tumbuh kembangnya berbagai usaha produktif masyarakat.

2. Program pengembangan informasi perkoperasian

Program ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan koperasi, berupa jaringan informasi kelembagaan dan usaha yang antara lain meliputi informasi tentang produksi, informasi pemasaran dalam negeri maupun ekspor, informasi permodalan serta informasi untuk mendukung terjalinnya kerjasama, keterkaitan dan kemitraan usaha.

3. Program penelitian dan pengembangan koperasi

Program ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pengembangan koperasi terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi, peningkatan akses dan pangsa pasar koperasi, peningkatan akses terhadap sumber permodalan dan struktur permodalan koperasi, serta melakukan pengkajian kebijaksanaan untuk mewujudkan pembinaan koperasi secara otonom dalam Repelita VI.

4. Program pembinaan dan pengembangan pemuda di bidang perkoperasian

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kepeloporan generasi muda dalam pembangunan koperasi, serta pewarisan nilai, semangat, dan jiwa koperasi pada generasi penerus.

5. Program Peranan Wanita di Bidang Perkoperasian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan koperasi melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan serta pemberian kesempatan yang luas kepada kaum wanita untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan perkoperasian.

6. Program Pengembangan Hukum di Bidang Perkoperasian

Program ini bertujuan untuk mengembangkan hukum yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan koperasi sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang tangguh, mandiri, berakar dalam masyarakat serta mampu berperan disemua bidang usaha, terutama dalam bidang kehidupan ekonomi rakyat. Program ini meliputi pula kegiatan penyusunan dan perumusan peraturan perundang-undangan di berbagai sektor yang mendukung pembangunan koperasi
Read More »